Terjawab Sudah Kenapa Prabowo Kepingin Jadi Presiden. Oleh: Hasan Basri Siregar

 

Deli Serdang, portalmedan.id -|

Abstrak,

Tulisan ini bertujuan membedah motif Prabowo Subianto dalam mencapai puncak kekuasaan eksekutif, yakni Presiden Republik Indonesia, bukan dari perspektif ambisi personal, melainkan dari perspektif ilmu politik dan hukum tata negara. Hipotesis yang diajukan adalah kekuasaan presiden dipandang sebagai instrumen konstitusional yang sah dan necessary untuk melakukan tiga hal mendasar: memberantas mafia, oligarki, dan koruptor; mengendalikan peta jalan pembangunan nasional; dan mengembalikan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 pada ruh aslinya. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka konseptual dan analisis yuridis-normatif.

 

Kata Kunci: Kekuasaan, Presiden, Pasal 33 UUD 1945, Oligarki, Mafia, Korupsi, Kedaulatan Ekonomi

 

1. Pendahuluan: Pengetahuan Dasar Tentang Kekuasaan

 

Dalam ilmu politik, kekuasaan bukan tujuan akhir, melainkan alat. Harold Lasswell mendefinisikan politik sebagai _who gets what, when, and how_. Tanpa kekuasaan, gagasan sebesar apapun hanya menjadi wacana.

 

Inilah pengetahuan pertama yang harus dipahami dalam membaca Prabowo: Mengapa ia berkali-kali maju sebagai calon presiden, tidak menyerah, dan akhirnya mencapai puncak kekuasaan pada 2024?

 

Jawabannya bukan sekadar jabatan. Karena hanya dengan puncak kekuasaan, seseorang dapat mengubah sistem, bukan hanya mengkritik sistem dari luar.

 

Seorang menteri bisa membuat kebijakan sektoral. Seorang gubernur bisa membangun daerah. Tetapi hanya seorang presiden yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengendalikan seluruh peta jalan negara: dari kebijakan fiskal, energi, pangan, pertahanan, hingga penegakan hukum.

 

2. Penjabaran: Tiga Musuh Struktural Negara

 

Tulisan ini menjabarkan tiga musuh utama yang hanya bisa diberantas dari puncak kekuasaan:

 

2.1. Mafia;

 

Mafia dalam konteks Indonesia bukan hanya mafia dalam arti kriminal konvensional. Mafia adalah jaringan informal yang bekerja di balik institusi formal: mafia tanah, mafia pangan, mafia impor, mafia tambang, mafia peradilan, dan mafia anggaran.

 

Mafia tidak bisa diberantas dengan pidato. Mafia hanya bisa diberantas dengan kewenangan untuk mencopot, memerintahkan penegakan hukum, membongkar rantai pasok, dan memutus aliran dana. Kewenangan itu hanya dimiliki presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.

 

2.2. Oligarki;

 

Jeffrey Winters dalam teori oligarki menjelaskan bahwa oligarki adalah konsentrasi kekuasaan material yang luar biasa pada segelintir orang, yang digunakan untuk mempertahankan kekayaan dan kekuasaan politik.

 

Oligarki tidak takut pada oposisi. Oligarki hanya takut pada kekuasaan negara yang lebih besar dari kekuasaan uang mereka. Oleh karena itu, untuk melawan oligarki, negara harus dipimpin oleh sosok yang tidak bisa dibeli, tidak bisa ditekan, dan memiliki legitimasi konstitusional penuh. Itulah posisi presiden.

 

2.3. Koruptor;

 

Korupsi di Indonesia telah menjadi kejahatan sistemik, bukan lagi kejahatan individual. Koruptor berlindung di balik jaringan partai, birokrasi, dan penegak hukum yang lemah.

 

Pemberantasan koruptor membutuhkan political will dari atas. Tanpa perintah tegas dari presiden, aparat penegak hukum akan berjalan setengah hati. Dengan kekuasaan presiden, pemberantasan korupsi berubah dari sekadar program menjadi perintah negara.

 

3. Pemahaman: Mengembalikan Pasal 33 UUD 1945

 

Inilah inti pemahaman yang paling fundamental dari presidensi Prabowo.

 

Pasal 33 UUD 1945 berbunyi:

 

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

 

Pasal ini adalah ruh ekonomi Pancasila. Pasal ini menegaskan bahwa negara bukanlah penonton, negara adalah penguasa dan pengelola utama kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kemakmuran segelintir korporasi.

 

Namun dalam praktik Orde Baru dan era liberalisasi pasca-reformasi, Pasal 33 mengalami distorsi. Kekayaan alam dikuasai oleh swasta asing dan oligarki domestik melalui skema privatisasi, liberalisasi, dan kontrak-kontrak yang merugikan negara. Negara hanya menjadi pemungut pajak, bukan penguasa.

 

Pemahaman Prabowo terhadap hal ini bukan baru. Sejak puluhan tahun, dalam buku, pidato, dan debat, ia konsisten menyampaikan: Indonesia harus berdaulat atas pangan, energi, dan kekayaan alamnya. Indonesia tidak boleh menjadi negara yang kaya sumber daya tetapi miskin rakyatnya.

 

Untuk mengembalikan Pasal 33, tidak cukup menjadi pengamat. Harus menjadi presiden. Karena hanya presiden yang bisa:

 

1.  Mengubah arah kebijakan energi dari ketergantungan impor menjadi kemandirian dan hilirisasi.

2.  Mengubah kebijakan pangan dari ketergantungan impor menjadi swasembada.

3.  Mengambil alih kembali pengelolaan sumber daya alam yang selama ini dikuasai mafia dan oligarki.

4.  Mengendalikan peta jalan pembangunan nasional agar tidak lagi didikte oleh kekuatan pasar global dan kepentingan asing.

 

Inilah yang dimaksud dengan mengendalikan peta jalan. Bukan sekadar mengurus pemerintahan lima tahun, tetapi menentukan arah sejarah bangsa.

 

4. Perbuatan: Dari Wacana Menjadi Tindakan Negara

 

Ilmu tanpa perbuatan adalah ilusi. Pengetahuan dan pemahaman harus dibuktikan dengan perbuatan.

 

Tulisan ini mencatat perbuatan sebagai indikator konsistensi:

 

Perbuatan 1: Konsistensi Perjuangan Politik

Prabowo tidak berhenti setelah kalah. Dalam teori kepemimpinan, konsistensi adalah indikator motif yang bukan sekadar ambisi sesaat, tetapi keyakinan ideologis. Ia terus maju karena ia meyakini peta jalan itu harus dikendalikan dari dalam kekuasaan, bukan dari luar.

 

Perbuatan 2: Pembangunan Kedaulatan

Program swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, makan bergizi gratis, dan penguatan pertahanan adalah perbuatan nyata dari Pasal 33. Semua itu adalah terjemahan operasional dari kalimat: “dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

 

Perbuatan 3: Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu;

Pemberantasan mafia dan koruptor hanya bisa dibuktikan dengan tindakan. Ketika negara berani menyentuh jaringan-jaringan besar yang selama ini kebal hukum, itulah bukti bahwa kekuasaan sedang digunakan untuk tujuan konstitusionalnya, bukan untuk melindungi oligarki.

 

5. Penutup: Bravo Presiden Prabowo, Rakyat Bersamamu

 

Kesimpulan tulisan ini adalah: Terjawab sudah kenapa Prabowo kepingin jadi presiden.

 

Bukan karena haus jabatan. Tetapi karena ia memahami hukum besi kekuasaan: Tanpa puncak kekuasaan, tidak ada pemberantasan mafia, oligarki, dan koruptor. Tanpa puncak kekuasaan, tidak ada pengendalian peta jalan. Tanpa puncak kekuasaan, Pasal 33 UUD 1945 hanya menjadi teks mati di dalam konstitusi.

 

Kekuasaan, dalam tangan yang benar, bukanlah ancaman bagi demokrasi. Kekuasaan adalah instrumen untuk mengembalikan kedaulatan rakyat.

 

Oleh karena itu, seruan “Bravo Presiden Prabowo, Rakyat bersamamu” bukanlah sekadar slogan. Ia adalah kontrak sosial: Rakyat memberikan legitimasi dan dukungan, presiden menggunakan kekuasaan itu untuk mengembalikan kekayaan negara kepada rakyat.

 

Tugas rakyat selanjutnya bukan hanya mendukung, tetapi mengawal. Karena peta jalan yang telah dikendalikan harus terus dijaga agar tidak kembali dibelokkan oleh mafia, oligarki, dan koruptor. (*)

 

Daftar Pustaka Konseptual.

 

– UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33

– Lasswell, H. D. Politics: Who Gets What, When, How

– Winters, J. A. Oligarchy

– Pidato dan Pemikiran Prabowo Subianto tentang Kedaulatan Ekonomi Nasional

 

Hasan Basri Siregar

Penulis dan Pengamat Sosial Politik

Deli Serdang, Kamis, 19/11/2026.

 

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *