Deli Serdang,portalmedan.id -|
Di tengah pembahasan RAPBD 2027, satu pesan yang paling tegas dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang: Kebijakan fiskal harus berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Pesan itu disampaikan Sekretaris Daerah Deli Serdang, Dedi Maswardy, S.Sos,M.AP, saat membacakan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna, Selasa (17/11/2026).
Bukan sekadar soal angka. Ini soal keadilan fiskal.
“Penyusunan APBD bukan sekadar rutinitas penganggaran, melainkan wujud amanah agar setiap rupiah yang direncanakan benar-benar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.”
Artinya, APBD tidak boleh hanya jadi dokumen rutin tahunan. Ia harus jadi instrumen redistribusi: mengambil dari yang mampu, mengembalikan kepada yang membutuhkan.
Bukti Paling Nyata: Pajak Dibebaskan untuk Warga Miskin;
Secara akademis, kebijakan ini disebut fiscal protection atau perlindungan fiskal. Dan Deli Serdang mempraktikkannya secara konkret:
1. BPHTB Gratis untuk MBR;
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dibebaskan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sudah 4.259 wajib pajak yang merasakan manfaatnya. Artinya, warga kecil yang beli rumah sederhana tidak lagi dibebani pajak mahal.
2. PBB-P2 Gratis:
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) digratiskan untuk 1.166 wajib pajak. Bagi warga miskin, ini bukan soal kecil. Ini soal beban hidup yang dikurangi.
3. Data Harus Akurat: DTSEN Desil 1-5:
Pemkab menegaskan, validasi penerima bantuan akan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya desil 1 sampai 5. Tujuannya jelas: bantuan tidak salah sasaran. Yang miskin dapat, yang mampu tidak menyerobot.
Ini penting, Karena dalam teori kebijakan publik, program bantuan yang paling bagus sekalipun akan gagal kalau datanya salah.
Perlindungan Sosial Tidak Berdiri Sendiri;
Kebijakan fiskal yang berpihak ini diperkuat dengan program lain yang menyentuh langsung kebutuhan dasar:
Pelayanan Publik: Tambah 100 loket PATEN Kali di 2027, khusus untuk desa/kelurahan yang jauh dari ibu kota kabupaten. Ditambah SADOKU, Dukcapil Go to School, dan SIJEMPOL.
Kesehatan: 1.490 Posyandu dioptimalkan untuk tekan stunting jadi 16 persen. Jaminan kesehatan diperkuat.
Pendidikan: 217 Ruang Kelas Baru SD dibangun.
Infrastruktur: Kemantapan jalan ditargetkan 79 persen, diprioritaskan untuk jalan sentra produksi pertanian, perikanan, dan kawasan industri.
Ekonomi Rakyat: UMKM diintegrasikan lewat aplikasi SADA-SADA, agar bantuan transparan dan terpantau.
Disiplin Fiskal: Batas 30% dan 40%:
Yang menarik, Pemkab juga berani membuka soal disiplin anggaran.
RAPBD 2027 disusun dengan patokan: Belanja pegawai maksimal 30 persen, dan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen.
Ini adalah bentuk self-control fiskal. Belanja birokrasi dibatasi, belanja untuk rakyat diperbesar.
Soal SiLPA Rp657,63 miliar sebagai sumber pembiayaan defisit, Pemkab menjelaskan itu adalah SiLPA 2025 yang sudah diaudit BPK, berasal dari kas daerah, kas BLUD, dan kas sekolah yang belum digunakan.
Jika dilihat dari perspektif Pasal 33 UUD 1945, apa yang dilakukan Deli Serdang ini adalah bentuk negara hadir melalui APBD.
Negara tidak hanya memungut pajak, tetapi mengembalikan pajak itu dalam bentuk pembebasan pajak bagi yang miskin, pelayanan yang mendekat, dan infrastruktur yang menghubungkan ekonomi rakyat.
APBD 2027 bukan sekadar angka. Ia adalah , keberpihakan yang terukur.
Dan keberpihakan itu kini sedang diuji di DPRD. Jika disetujui, maka Deli Serdang yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan bukan sekadar visi, tapi menjadi program yang dibiayai. (HBS).
