Deli Serdang, portalmedan.id -|
Pendahuluan;
Arah peta jalan Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sudah jelas, yakni berorientasi pada Pasal 33 UUD 1945.
Bukan sekadar slogan politik. Ini adalah peta jalan ideologi, ekonomi, dan moral bangsa.
Maka pesan yang harus disampaikan kepada masyarakat adalah: Mari rapatkan barisan, kita kawal, dukung sepenuhnya sampai seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati kekayaan sumber daya alamnya, bukan dinikmati para mafia, oligarki, dan pejabat korupsi yang disebut Presiden Prabowo sebagai “Londo Ireng”.
Tulisan ini akan membedah pernyataan tersebut melalui empat kerangka ilmiah: pengetahuan, penjabaran, pemahaman, dan pelaksanaan.
1. Pengetahuan: Apa Isi Pasal 33 UUD 1945?
Pengetahuan adalah dasar agar masyarakat tidak mudah dibohongi.
Pasal 33 UUD 1945 berbunyi:
Ayat 1: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
Ayat 2: Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Ayat 3: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Ayat 4: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Pengetahuan ini menegaskan 3 hal:
Pertama: Kekayaan alam Indonesia bukan milik perusahaan, bukan milik mafia, bukan milik pejabat. Tapi Milik negara, untuk rakyat.
Kedua: Negara wajib menguasai, bukan hanya jadi penonton. Negara harus hadir dalam tambang, kebun, laut, hutan, dan energi.
Ketiga: Tujuannya jelas: sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan sebesar-besar kemakmuran segelintir orang.
Inilah yang menjadi peta jalan Presiden Prabowo: mengembalikan Pasal 33 dari teks di atas kertas menjadi praktik di lapangan.
2. Penjabaran: Siapa Itu “Londo Ireng”?
Penjabaran adalah menguraikan secara rinci siapa yang dimaksud Presiden Prabowo dengan istilah “Londo Ireng”.
“Londo” dalam bahasa Jawa berarti Belanda, penjajah. “Ireng” berarti hitam. Jadi “Londo Ireng” adalah penjajah berkulit hitam, atau penjajah yang berasal dari bangsa sendiri.
Istilah ini sangat tajam dan sangat tepat. Dulu, penjajah datang dari luar. Sekarang, penjajah itu ada di dalam negeri sendiri, memakai dasi, memakai seragam, memakai jabatan.
Penjabaran “Londo Ireng” dapat dibagi menjadi 3 kelompok:
a. Mafia;
Mafia adalah kelompok yang menguasai sumber daya alam secara ilegal dan terorganisir. Contoh yang diungkap Presiden Prabowo: 1.063 titik tambang ilegal dengan potensi kerugian negara Rp300 triliun. Satu tambang emas ilegal saja menghasilkan 500 kg emas per bulan atau 6 ton per tahun senilai Rp15 triliun, tanpa bayar pajak, tanpa bayar royalti.
Mafia tambang, mafia tanah, mafia impor, mafia kuota, mafia BBM. Mereka merampok kekayaan negara secara sistematis.
b. Oligarki;
Oligarki adalah segelintir orang super kaya yang menguasai ekonomi, politik, dan media. Mereka tidak merampok dengan senjata, tetapi merampok dengan aturan. Mereka membuat regulasi yang menguntungkan perusahaannya, menguasai lahan jutaan hektar, menguasai tambang, menguasai pelabuhan, sementara rakyat hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.
c. Pejabat Korupsi;
Pejabat korupsi adalah pengkhianat yang paling berbahaya. Karena mereka diberi amanah oleh negara untuk menjaga Pasal 33, tetapi justru menjual Pasal 33. Mereka memberi izin tambang ilegal, memberi izin alih fungsi hutan, memotong anggaran rakyat, dan melindungi mafia.
Inilah “Londo Ireng”: orang Indonesia yang perilakunya seperti penjajah terhadap bangsanya sendiri.
3. Pemahaman: Mengapa Rakyat Harus Rapatkan Barisan?
Pemahaman adalah kemampuan untuk membaca bahwa perjuangan ini tidak bisa dilakukan Presiden sendirian.
Presiden Prabowo bisa memerintahkan penertiban tambang, bisa memerintahkan sita aset, bisa memerintahkan penegakan hukum. Tetapi jika rakyat diam, jika rakyat tidak mengawal, maka mafia, oligarki, dan pejabat korup akan kembali dengan cara yang lebih licik.
Pemahaman yang benar adalah:
Pertama, Ini Bukan Perjuangan Satu Orang, Ini Perjuangan Satu Bangsa.
Pasal 33 adalah amanat konstitusi. Mengawal Pasal 33 berarti mengawal konstitusi. Ini bukan soal dukung-mendukung partai. Ini soal nasib anak cucu kita.
Kedua, Kekayaan Alam Tidak Akan Turun Sendiri ke Rakyat.
Emas di tanah tidak otomatis menjadi sekolah. Nikel di tanah tidak otomatis menjadi rumah sakit. Batubara tidak otomatis menjadi beasiswa. Harus ada keberanian politik untuk mengambil kembali dan membagikannya secara adil. Itulah yang sedang dilakukan Presiden Prabowo dengan Bank Emas, dengan penertiban tambang, dengan program Makan Bergizi Gratis, dengan beasiswa, dan dengan pembangunan desa.
Ketiga, Musuh Kita Bukan Rakyat Kecil, Musuh Kita Adalah Sistem yang Dirampok.
Rakyat jangan diadu domba. Yang harus dilawan adalah mereka yang menikmati kekayaan alam sementara rakyat tetap miskin di atas tanah yang kaya.
Mari rapatkan barisan artinya: berhenti saling menghina, berhenti saling menjatuhkan, fokus pada satu musuh bersama, yaitu “Londo Ireng”.
4. Pelaksanaan: Bagaimana Cara Mengawal dan Mendukung?
Pengetahuan tanpa pelaksanaan adalah wacana. Pemahaman tanpa pelaksanaan adalah teori. Penjabaran tanpa pelaksanaan adalah ceramah.
Maka, pelaksanaan untuk mengawal peta jalan Presiden Prabowo dapat dilakukan dalam 5 langkah nyata:
Pertama, Pelaksanaan di Tingkat Informasi: Jangan Percaya Hoaks, Percaya Data.
Masyarakat harus belajar membedakan berita benar dan berita yang dicampur-aduk. Jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang memecah belah. Cek fakta, cek sumber, cek pidato asli Presiden.
Kedua, Pelaksanaan di Tingkat Daerah: Kawal Tambang, Kawal Anggaran.
Jika di desa ada tambang ilegal, laporkan. Jika di daerah ada pejabat yang memberi izin sembarangan, awasi. Jika ada dana desa, dana pendidikan, dana kesehatan yang dipotong, jangan diam. Pengawasan rakyat adalah senjata paling ampuh melawan “Londo Ireng”.
Ketiga, Pelaksanaan di Tingkat Ekonomi: Beli Produk Dalam Negeri, Dukung UMKM.
Pasal 33 juga berarti kemandirian ekonomi. Dukung petani, nelayan, UMKM. Jangan biarkan ekonomi Indonesia dikuasai produk impor yang mematikan usaha rakyat.
Keempat, Pelaksanaan di Tingkat Pendidikan: Didik Anak Agar Tidak Jadi “Londo Ireng” Berikutnya.
Anak yang cerdas tapi tidak jujur akan menjadi koruptor yang lebih pintar. Anak yang pintar tapi tidak religius akan menjadi oligarki yang lebih kejam. Pendidikan harus melahirkan generasi yang cerdas, sehat, religius, dan sejahtera, seperti yang sedang dilakukan di Deli Serdang melalui DSSO dan DeSTO.
Kelima, Pelaksanaan di Tingkat Moral: Berani Bersuara, Berani Melaporkan.
Mengawal bukan berarti demo setiap hari. Mengawal berarti tidak takut bersuara ketika melihat ketidakadilan. Satu laporan masyarakat bisa menyelamatkan Rp15 triliun kekayaan negara.
Penutup
Peta jalan sudah jelas. Kompasnya sudah jelas. Kompas itu adalah Pasal 33 UUD 1945.
Tugas kita sekarang bukan lagi bertanya ke mana arah bangsa ini. Tugas kita adalah memastikan kapal ini tidak dibajak lagi oleh mafia, oligarki, dan pejabat korupsi.
Mari rapatkan barisan. Kawal Presiden Prabowo. Dukung sepenuhnya. Sampai suatu hari nanti, tidak ada lagi anak Indonesia yang lapar di atas tanah yang kaya, tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah di atas tambang emas, tidak ada lagi rakyat yang miskin di negeri yang seharusnya makmur.
Indonesia harus kembali menjadi milik rakyat Indonesia, bukan milik “Londo Ireng”.
