ASET DAERAH BUKAN WARISAN: Deli Serdang Kawal Ketat KSP BMD dengan PT Bhineka Perkasa Jaya

 

Lubuk Pakam,portalmedan.id -|

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan, Barang Milik Daerah (BMD) bukan warisan yang bisa diperpanjang diam-diam. Setiap Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) harus dikaji, harus transparan, dan harus memberi kepastian hukum bagi daerah dan masyarakat.

 

Penegasan itu disampaikan dalam rapat pembahasan tindak lanjut KSP BMD dengan BUMD PT Bhineka Perkasa Jaya, yang dipimpin Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Deli Serdang, Drs. H. Misran Sihaloho, M.Si., di Ruang Rapat Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Deli Serdang, Lubuk Pakam, Rabu (18/11/2026).

 

Rapat digelar untuk membahas kelanjutan kerja sama pemanfaatan aset milik daerah yang telah berjalan sebelumnya, sekaligus memastikan seluruh proses yang akan ditempuh tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Perpanjangan Bukan Otomatis

 

Dalam arahannya, Misran Sihaloho menegaskan komitmen Pemkab Deli Serdang menjalankan setiap bentuk kerja sama pemanfaatan aset daerah secara profesional, transparan, dan sesuai regulasi, baik Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati.

 

Ia juga menekankan pentingnya melihat kembali mekanisme administrasi dalam proses perpanjangan atau kelanjutan kerja sama. Menurutnya, setiap permohonan perpanjangan harus diajukan sesuai ketentuan sehingga pemerintah daerah memiliki dasar untuk melakukan kajian sebelum mengambil keputusan.

 

“Apabila memang ada permohonan dari pihak yang bekerja sama, tentu akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan pengkajian lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan secara komprehensif dengan tetap berpedoman pada regulasi yang ada,” jelas Misran.

 

Pernyataan ini menegaskan satu prinsip penting: tidak ada perpanjangan otomatis. Tidak ada perpanjangan karena kedekatan. Semua harus lewat permohonan resmi dan kajian komprehensif.

 

BPKAD dan Bagian Hukum Jadi Penjaga Gawang

 

Pada kesempatan tersebut, Misran meminta seluruh perangkat daerah terkait, khususnya BPKAD selaku pengelola BMD dan Bagian Hukum Setdakab Deli Serdang, memberikan penjelasan mengenai aspek teknis maupun aspek hukum sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan.

 

Rapat kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari BPKAD mengenai pengelolaan aset daerah, disusul pembahasan aspek hukum dan administrasi oleh Bagian Hukum serta masukan dari perangkat daerah terkait, guna memperoleh kesamaan persepsi terhadap langkah-langkah yang akan ditempuh.

 

Posisi BPKAD dan Bagian Hukum menjadi krusial. BPKAD menjawab apakah aset tersebut masih layak dikerjasamakan, apakah nilainya sudah sesuai, dan apakah kontribusinya optimal untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

Sementara Bagian Hukum memastikan prosesnya sah, tidak ada celah gugatan di masa depan, dan Pemkab terlindungi secara hukum.

 

Kepastian Hukum untuk Rakyat:

 

Melalui rapat tersebut, diharapkan proses evaluasi dan tindak lanjut kerja sama pemanfaatan BMD dapat berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, memberikan kepastian hukum, serta tetap mengedepankan kepentingan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan masyarakat.

 

Pengelolaan aset yang tertib akan menjadi sumber PAD, modal pembangunan, dan bukti negara hadir dengan tertib. Sebaliknya, pengelolaan aset yang asal-asalan berpotensi menjadi beban hukum, beban politik, dan beban sejarah di masa depan.

 

Deli Serdang memilih jalan pertama: tertib, transparan, dan berpihak pada rakyat. (HBS) .

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *