KEPATUHAN SIMBOLIK DAN DEEP STATE BIROKRASI: KETIKA HORMAT TIDAK SELALU BERARTI LOYAL Oleh: Hasan Basri Siregar, (Rabu, 18 November 2026).

 

 

 

Deli Serdang,portalmedan.id -|

Abstrak

Tulisan ini menganalisis fenomena kepatuhan semu dalam pemerintahan. Di permukaan, aparatur tampak patuh dan hormat kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun dalam praktik birokrasi, kepatuhan tersebut tidak selalu diterjemahkan menjadi pelaksanaan kebijakan secara substantif. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep _deep state_ dalam arti birokratik: perlawanan halus dari dalam sistem melalui perlambatan, distorsi, dan seleksi implementasi kebijakan.

 

1. Pendahuluan: Patuh di Depan, Menghambat di Belakang

 

Dalam ilmu administrasi publik, ada perbedaan mendasar antara -compliance_ dan _commitment_.

 

_Compliance_ adalah patuh karena takut sanksi, patuh karena absen, patuh karena seremoni. _Commitment_ adalah patuh karena memahami dan meyakini arah kebijakan.

 

Ungkapan Presiden Prabowo bahwa nampaknya mereka patuh dan hormat, padahal di dalam mereka melakukan perlawanan, harus dibaca dalam kerangka ini. Bukan soal sopan santun. Tapi soal loyalitas kebijakan.

 

2. Anatomi Deep State Birokratik: Bukan Kudeta, Tapi Perlambatan*

 

Dalam literatur _bureaucratic politics_ (Allison, 1971) dan _principal-agent theory_, deep state tidak selalu berbentuk kelompok rahasia yang merencanakan kudeta. Bentuknya jauh lebih banal dan lebih berbahaya:

 

a. Perlambatan Implementasi (Slow Walking);

Instruksi presiden sudah jelas, tetapi di level kementerian, dirjen, hingga dinas, pelaksanaannya diperlambat dengan alasan regulasi, kajian, dan harmonisasi.

 

b. Distorsi Anggaran:

Program prioritas presiden tetap ada di dokumen, tetapi anggarannya dikecilkan, dipindah pos, atau dibuat tidak bisa dieksekusi secara teknis.

 

c. Kepatuhan Seremonial:

Rapat dihadiri, foto ditebar, laporan dibuat seolah 100 persen tercapai. Padahal di lapangan, masyarakat tidak merasakan perubahan.

 

Inilah yang disebut James C. Scott sebagai _weapons of the weak_: perlawanan yang tidak terang-terangan, tetapi sistematis.

 

3. Mengapa Deep State Bisa Hidup di Dalam Pemerintahan?

 

Secara ilmiah, ada tiga faktor:

 

Pertama, Asimetri Informasi. Presiden tidak bisa mengawasi 4,2 juta ASN secara langsung. Ia bergantung pada laporan berjenjang. Di sinilah laporan bisa dimanipulasi.

 

Kedua, Kepentingan Jaringan Lama. Setiap rezim meninggalkan jaringan kepentingan: proyek, jabatan, dan akses. Ketika arah kebijakan baru mengancam jaringan lama itu, resistensi muncul secara otomatis, bukan karena ideologi, tapi karena kepentingan.

 

Ketiga, Budaya Birokrasi Feodal. Dalam budaya ini, hormat kepada atasan adalah ritual. Senyum, angguk, dan siap dilaksanakan, sudah menjadi bahasa tubuh birokrasi. Namun setelah atasan pergi, kebijakan kembali ke pola lama.

 

Akibatnya, presiden bisa merasa didukung penuh, padahal mesin birokrasi berjalan dengan rem tangan yang ditarik setengah.

 

4. Implikasi ke Daerah: Jangan Sampai Menular ke Deli Serdang

 

Inilah yang menjadi kekhawatiran yang sah secara akademik.

 

Jika penyakit deep state di pusat tidak diobati, ia akan menular ke daerah melalui dua jalur:

 

Jalur Regulasi: Kebijakan pusat yang dihambat di atas akan sampai ke daerah dalam bentuk yang sudah lemah, tidak jelas, dan tidak beranggaran.

 

Jalur Mentalitas: Kepala dinas dan aparatur di daerah meniru pola yang sama: patuh di depan bupati, tetapi menghambat di belakang.

 

Padahal, model kepemimpinan Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, justru bertolak belakang dengan model itu.

 

Program Kampung Berkah di Deli Tua, program Satu Desa Satu Bedah Rumah di Kedai Durian, pemberian sertifikat gratis, PBG gratis, dan PBB Rp0, adalah bukti bahwa kebijakan tidak berhenti di atas kertas. Ia dieksekusi sampai ke sertifikat, sampai ke kunci rumah, sampai ke nama penerima.

 

Itulah yang disebut _delivery_, bukan sekadar _ceremony_.

 

Jika pola deep state pusat masuk ke Deli Serdang, maka program seperti ini akan menjadi korban pertama. Ia akan berubah menjadi program seremonial: rumah diserahkan, foto diambil, tetapi sertifikat tidak pernah selesai, PBB tetap membebani, dan warga kembali miskin dokumen.

 

5. Penutup: Loyalitas yang Diukur dari Hasil, Bukan dari Hormat

 

Secara ilmiah, kesimpulan tulisan ini sederhana:

 

Hormat tidak bisa dijadikan indikator loyalitas. Indikator loyalitas yang valid dalam pemerintahan adalah tiga hal:

 

1. Kecepatan eksekusi

2. Ketepatan sasaran

3. Keberlanjutan manfaat bagi rakyat

 

Jika tiga indikator itu terpenuhi, maka aparatur itu loyal. Jika tidak, betapapun hormatnya ia di depan presiden atau bupati, ia sesungguhnya sedang melakukan deep state.

 

Mudah-mudahan, apa yang terjadi di tingkat pusat tidak berimbas ke Deli Serdang. Karena Deli Serdang saat ini membutuhkan birokrasi yang bekerja, bukan birokrasi yang sekadar tampak bekerja.

 

Bupati tidak butuh anak buah yang pandai hormat. Bupati butuh anak buah yang pandai menuntaskan.

 

Dan rakyat, pada akhirnya, tidak menilai pemimpin dari berapa banyak orang yang menghormatinya. Rakyat menilai dari berapa banyak rumah yang sertifikatnya benar-benar sampai ke tangan mereka. (*)

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *