Kalau ada yang masih menganggap isu sadap presiden ini cuma gosip YouTube, berarti dia belum paham cara negara modern dihancurkan. Negara hari ini tidak dihancurkan dengan tank. Negara dihancurkan dengan data, dengan bocoran, dengan operasi informasi.
Dan yang diserang pertama bukan istana. Yang diserang pertama adalah otak negara: Presiden.
1. PENGETAHUAN: Apa Itu Sadap Presiden Dalam Ilmu Negara?
Dalam ilmu intelijen, ada istilah *SIGINT* atau _signal intelligence_. Ini adalah cara memperoleh informasi dari komunikasi seseorang.
Kalau targetnya rakyat biasa, itu pelanggaran privasi.
Kalau targetnya Presiden, itu pelanggaran kedaulatan.
Kenapa? Karena Presiden bukan orang pribadi. Presiden adalah simbol negara, pemegang komando tertinggi TNI, pemegang kebijakan luar negeri, pemegang rahasia negara.
Menyadap Presiden sama dengan membuka brankas negara dan menyerahkan kuncinya ke pihak lain.
Dalam hukum Indonesia, penyadapan hanya sah jika:
– Dilakukan aparat yang berwenang
– Ada izin pengadilan
– Untuk penegakan hukum
Di luar itu, penyadapan adalah kejahatan. Apalagi kalau targetnya Presiden. Itu masuk kategori kejahatan terhadap keamanan negara, Alias makar.
Jadi jangan dibungkus dengan kata “cuma sadap”. Ini bukan cuma. Ini makar digital.
2. PENJABARAN: Kenapa Disebut Rencana Presiden Cuma 2 Tahun?
Dalam kupasan Roy Brown disebut: Ini Semua Berawal dari Rencana Awal Bahwa Presiden yang Sekarang Hanya 2 Tahun.
Kalau kita bedah secara ilmiah, ini pola klasik yang disebut destabilisasi bertahap.
Tahapannya selalu sama di banyak negara:
– Tahap 1: Bocorkan. Informasi A1 dibocorkan sedikit demi sedikit agar publik ragu.
– Tahap 2: Goyang. Isu konflik internal, isu istana terbelah, isu menteri tidak loyal, disebar.
– Tahap 3: Lemahkan. Presiden dibuat sibuk klarifikasi, bukan sibuk bekerja.
– Tahap 4: Jatuhkan. Begitu kepercayaan publik turun, barulah muncul desakan politik untuk mengganti pemimpin di tengah jalan.
Inilah yang dalam teori politik disebut elite capture. Segelintir elite yang kalah di pemilu, mencoba merebut kembali kekuasaan bukan lewat kotak suara, tapi lewat operasi senyap.
Uang Rp50 triliun yang disebut dalam kupasan itu, kalau benar ada, bukan uang kecil. Itu bukan uang untuk bayar buzzer. Itu uang untuk membiayai ekosistem penggoyangan: media, survei, opini, intelijen liar, hingga tekanan ekonomi.
Pertanyaannya tajam: siapa yang rela bakar Rp50 triliun kalau bukan untuk merebut negara?
3. PEMAHAMAN: Kenapa Rakyat Harus Paham Ini Bukan Soal Dukung atau Tidak Dukung Presiden?
Ini bagian paling penting,
Banyak orang salah paham. Mereka kira kalau kita bela presiden dari sadap, berarti kita fanatik. Salah total.
Dalam ilmu tata negara, membela presiden dari penyadapan ilegal bukan soal suka atau tidak suka. Ini soal membela konstitusi.
Presiden boleh dikritik. Boleh didemo. Boleh tidak dipilih lagi di pemilu berikutnya. Itu demokrasi.
Tapi presiden tidak boleh disadap, tidak boleh dibocorkan rahasianya, tidak boleh dijatuhkan dengan cara tidak konstitusional.
Karena hari ini yang disadap presiden, besok yang disadap bisa panglima, bisa menteri, bisa pengusaha, bisa rakyat biasa.
Kalau Presiden saja bisa disadap tanpa hukum, apa jaminan HP kita aman? Apa jaminan data kita aman?
Inilah yang disebut efek domino kedaulatan. Sekali kedaulatan di atas jebol, yang di bawah ikut jebol.
4. PELAKSANAAN: Apa Yang Harus Dilakukan Negara Sekarang?
Opini tanpa solusi itu cuma marah-marah. Ini solusi ilmiahnya:
Pertama, Forensik Digital Negara.
Negara harus buka audit forensik. Bukan sekadar bantah. Buktikan secara teknis: ada penyadapan atau tidak, dari mana sumbernya, siapa yang akses.
Kedua, Audit Aliran Dana.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan aparat penegak hukum harus telusuri aliran dana janggal. Kalau ada dana Rp50 triliun bergerak untuk operasi politik, itu pasti meninggalkan jejak digital.
Ketiga, Reformasi Pengamanan Komunikasi Presiden.
Semua komunikasi Presiden harus masuk dalam sistem enkripsi berlapis. Tidak boleh lagi ada celah dari ajudan, staf, hingga vendor alat komunikasi.
Keempat, Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu.
Siapapun dalangnya, dari sipil, dari mantan pejabat, dari pebisnis, dari oknum aparat, harus diproses. Tidak ada orang kebal hukum dalam urusan kedaulatan.
Kelima, Literasi Publik.
Rakyat harus diajari membedakan mana kritik, mana bocoran, mana operasi. Kritik itu sehat. Bocoran yang bertujuan menghancurkan itu bukan kritik, itu serangan.
PENUTUP: Negara Yang Membiarkan Presidennya Disadap, Sama Dengan Negara Yang Membiarkan Dirinya Dijajah Dari Dalam
Sejarah membuktikan, negara yang jatuh bukan karena musuh dari luar terlalu kuat. Negara jatuh karena pengkhianat dari dalam terlalu diberi ruang.
Indonesia tidak boleh masuk ke lubang itu.
Presiden boleh diganti lewat pemilu. Tapi tidak boleh diganti lewat sadap, lewat bocor, lewat duit triliunan yang bermain di ruang gelap.
Karena kedaulatan bukan barang dagangan. Kedaulatan adalah harga mati. (*)
