Penyadapan Ilegal Sebagai Tindak Pidana Makar ; Oleh: Hasan Basri Siregar

 

Deli Serdang,portalmedan.id (Kamis 12 November 2026) -|

 

Abstrak

Tulisan ini mengkaji kualifikasi yuridis tindakan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan data elektronik sebagai tindak pidana makar, sebagaimana disepakati Komisi III DPR RI dalam Rapat Kerja bersama Kapolri pada 12 November 2026. Melalui pendekatan yuridis-normatif, tulisan ini menganalisis pemahaman tentang makar, perbedaan antara delik Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan delik makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta implikasi pelaksanaannya dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyadapan ilegal yang menyasar pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, tokoh ormas, hingga wartawan tidak dapat dipandang semata sebagai kejahatan siber, melainkan sebagai ancaman terhadap keamanan negara dan kedaulatan sistem demokrasi.

 

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah wajah kejahatan. Jika dahulu makar identik dengan gerakan bersenjata, penggulingan kekuasaan secara fisik, atau pemberontakan terbuka, kini makar dapat dilakukan melalui cara yang senyap, sistematis, dan berbasis teknologi: penyadapan, akses ilegal, dan manipulasi data elektronik.

 

Kasus dugaan penyadapan ilegal yang mengemuka pada November 2026 menjadi momentum penting. Dalam Rapat Kerja di Gedung Nusantara II DPR RI, Kamis (12/11/2026), Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membahas penanganan kasus tersebut. Seluruh fraksi sepakat: penyidikan tidak boleh berhenti pada empat orang tersangka yang sudah ditetapkan, dan kualifikasi perbuatan tidak boleh disederhanakan hanya pada pasal-pasal UU ITE.

 

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa perbuatan tersebut harus dikategorikan sebagai tindak pidana makar. Pernyataan ini bukan sekadar sikap politik, melainkan memiliki dasar pemahaman yuridis yang perlu dielaborasi secara ilmiah.

 

2. Pemahaman: Apa Itu Makar?

 

Dalam KUHP lama, makar diatur dalam Pasal 104 hingga Pasal 110. Dalam KUHP Nasional yang baru (UU No. 1 Tahun 2023), makar diatur dalam Bab Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara.

 

Secara doktrinal, makar memiliki tiga unsur utama:

 

a. Unsur niat jahat (oogmerk)

Makar bukan sekadar perbuatan, tetapi perbuatan yang didorong niat untuk menyerang keamanan negara, menggulingkan pemerintahan yang sah, atau memisahkan sebagian wilayah negara.

 

b. Unsur perbuatan permulaan pelaksanaan:

Makar tidak mensyaratkan hasil akhir tercapai. Permulaan pelaksanaan yang mengarah pada tujuan makar sudah cukup untuk dipidana. Inilah yang membedakan makar dengan delik biasa.

 

c. Unsur objek serangan adalah negara:

Objeknya bukan individu, melainkan kedaulatan, keamanan, dan ketertiban konstitusional negara.

 

Dengan kerangka ini, penyadapan ilegal dapat dikualifikasikan sebagai makar apabila memenuhi syarat: dilakukan secara sistematis, menyasar pejabat tinggi negara dan aktor strategis, bertujuan mengumpulkan informasi untuk mengendalikan, melemahkan, atau menggulingkan kekuasaan yang sah.

 

3. Perbedaan UU ITE dan Pasal Makar

 

Sering terjadi kekeliruan dalam memahami posisi UU ITE.

 

UU ITE; mengatur perbuatan secara teknis:

– Akses ilegal (illegal access)

– Intersepsi / penyadapan ilegal

– Penghilangan / perubahan data elektronik

 

Sifatnya adalah delik terhadap sistem elektronik dan hak privasi.

 

Pasal Makar; mengatur tujuan dan dampak politiknya:

– Menyerang keamanan negara

– Menggulingkan pemerintah yang sah

– Mengancam kedaulatan

 

Artinya, UU ITE menjawab pertanyaan _“apa yang dilakukan”_, sedangkan pasal makar menjawab pertanyaan _“untuk apa dilakukan dan apa ancamannya bagi negara”_.

 

Karena itu, desakan Komisi III DPR RI agar tersangka tidak hanya dijerat UU ITE adalah tepat secara doktrinal. Jika hanya menggunakan UU ITE, maka negara hanya menghukum cara, bukan menghukum tujuan jahatnya.

 

4. Pelaksanaan: Bagaimana Seharusnya Penyidikan Dilakukan?

 

Tulisan ini menawarkan tiga tahap pelaksanaan yang harus dilakukan Bareskrim Polri sesuai desakan Komisi III:

 

*Pertama, Pengembangan Jaringan, Bukan Hanya Pelaku Lapangan*

Penyadapan ilegal berskala besar hampir mustahil dilakukan oleh empat orang secara mandiri. Perlu ditelusuri:

– Siapa yang memerintahkan?

– Siapa yang membiayai?

– Siapa yang menerima manfaat informasi?

 

Ini yang dimaksud Habiburokhman dengan kalimat: “Bongkar sampai ke akar-akarnya.”

 

Kedua, Pembuktian Motif dan Rantai Komando;

Dalam delik makar, motif adalah kunci. Penyidik harus membuktikan bahwa informasi hasil sadapan digunakan, atau direncanakan digunakan, untuk menyerang keamanan negara, bukan sekadar untuk kepentingan pribadi atau bisnis semata.

 

Alat bukti yang diperlukan meliputi: analisis intelijen, jejak digital, aliran dana, komunikasi antar pelaku, dan keterkaitan dengan aktor politik.

 

Ketiga, Transparansi dan Independensi;

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan penanganan kasus ini murni penegakan hukum, bukan persaingan internal. Penegasan ini penting untuk menjaga legitimasi.

 

Dalam negara hukum, penyidikan kasus makar harus:

– Profesional, tidak tebang pilih

– Transparan kepada publik sejauh tidak merusak penyidikan

– Menjunjung asas praduga tak bersalah

 

5. Makna Bagi Demokrasi dan Masyarakat Sumatera Utara

 

Bagi masyarakat Sumatera Utara, isu ini bukan isu Jakarta semata. Penyadapan yang menyasar wartawan, tokoh ormas, pengusaha, dan tokoh politik adalah ancaman terhadap hak asasi manusia, kebebasan pers, dan iklim demokrasi.

 

Jika pelaku besar lolos, maka akan lahir preseden berbahaya: bahwa negara bisa disadap, dikendalikan, dan dimanipulasi tanpa konsekuensi hukum yang setimpal.

 

Sebaliknya, jika penegakan hukum berjalan adil, kepercayaan publik terhadap Polri dan DPR akan pulih. Masyarakat akan melihat bahwa hukum tidak hanya tajam ke bawah, tetapi juga berani ke atas.

 

6. Penutup

 

Kesepakatan Komisi III DPR RI untuk mengkategorikan penyadapan ilegal sebagai tindak pidana makar merupakan langkah maju dalam pemahaman hukum pidana di era digital.

 

Tulisan ini menyimpulkan:

1. Penyadapan ilegal yang sistematis dan menyasar negara dapat dikualifikasikan sebagai makar, bukan hanya delik ITE.

2. Penyidikan harus melampaui pelaku lapangan, menelusuri dalang, motif, dan penerima manfaat.

3. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.

 

Hukum tidak boleh hanya menghukum alatnya, tetapi juga harus menghukum niat dan tujuan jahat yang mengancam negara. (*).

 

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *