Oleh: Hasan Basri Siregar – Selasa, (17 November 2026).
Deli Serdang,portalmedan.id -|
Abstrak
Tulisan ini mengkaji implementasi amanah konstitusi Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ayat (3) dan ayat (4) tentang penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat serta penyelenggaraan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi, dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di bawah kepemimpinan Bupati dr. H. Asri Ludin Tambunan dan Wakil Bupati Lom Lom Suwondo, S.S.
Pasal 33 tersebut dioperasionalkan melalui Pasal 31 UUD 1945 tentang hak atas pendidikan dan Pasal 34 UUD 1945 tentang pemeliharaan fakir miskin dan pelayanan kesehatan.
Kajian difokuskan pada dua sektor fundamental: kesehatan dan pendidikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pemkab Deli Serdang mengoperasionalkan amanah konstitusi tersebut melalui visi Deli Serdang Sehat, Cerdas, Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan, yang dijabarkan ke dalam empat misi: Sehat Pelayanan Publiknya, Sehat Masyarakatnya, Sehat Ekonominya, dan Sehat Lingkungannya. Kebijakan tersebut selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto tentang negara harus hadir, melayani, dan memastikan rakyat tidak tertinggal dalam akses layanan dasar.
Kata Kunci: Pasal 33 UUD 1945, Pasal 31, Pasal 34, Kebijakan Publik, Kesehatan, Pendidikan, Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan
1. Pendahuluan
Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, serta bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Dalam konteks pemerintahan daerah, amanah tersebut tidak dimaknai secara sempit sebagai penguasaan aset, melainkan sebagai kewajiban negara untuk memastikan alokasi sumber daya, termasuk APBD, benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk layanan dasar yang berkualitas, merata, dan tepat sasaran.
Pasal 33 menjadi payung besar pengelolaan kekayaan negara. Payung tersebut kemudian dioperasionalkan melalui Pasal 31 UUD 1945 untuk pendidikan dan Pasal 34 UUD 1945 untuk kesehatan dan jaminan sosial. Tanpa payung Pasal 33, tidak ada anggaran. Tanpa Pasal 31 dan 34, tidak ada kewajiban pelayanan.
Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai arahannya menekankan hal yang sama: negara harus menjalankan amanah konstitusi dengan memastikan rakyat sehat, cerdas, dan tidak dibiarkan berjuang sendiri menghadapi biaya kesehatan dan pendidikan. Di tingkat daerah, Bupati Deli Serdang menerjemahkan arahan tersebut melalui pendekatan total stakeholder – pemerintah, DPRD, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga keagamaan, dan masyarakat – yang bekerja secara kolaboratif.
Tulisan ini menjawab pertanyaan: Bagaimana kebijakan kesehatan dan pendidikan di Deli Serdang mengimplementasikan amanah Pasal 33 UUD 1945?
2. Landasan Teoritis dan Konstitusional:
2.1. Negara Sebagai Pengelola Kemakmuran Rakyat;
Menurut teori negara kesejahteraan (welfare state), negara berkewajiban menyediakan layanan dasar sebagai hak warga negara, bukan sebagai belas kasihan. Pasal 33 menjadi fondasi yuridis bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan APBD, yang bersumber dari kekayaan negara dan pajak rakyat, kepada sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak: kesehatan dan pendidikan.
Dalam RPJMD Kabupaten Deli Serdang 2025-2029 dan KUA-PPAS APBD 2026, tema pembangunan yang ditetapkan adalah “Penguatan dan Akselerasi Integrasi Pembangunan Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan prioritas pertama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas, dan berbudaya.
Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Bupati Aci tidak bersifat ad-hoc, melainkan terintegrasi dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah.
2.2. Konsep Total Stakeholder:
Kebijakan kesehatan dan pendidikan di Deli Serdang tidak dijalankan pemerintah sendiri. Pemerintah menggandeng:
– Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas
– PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)
– Perguruan Tinggi: Universitas Medan Area (UMA), Universitas Satya Terra Bhinneka, STAI Darul Arafah
– Lembaga Internasional: SNV
– DPRD Deli Serdang, OPD, Puskesmas, Posyandu, Pesantren, dan komunitas masyarakat
Model ini sejalan dengan prinsip demokrasi ekonomi Pasal 33 ayat (4): kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.
3. Kebijakan di Skala Kesehatan: Dari Kuratif Menuju Preventif dan Jemput Bola:
3.1. Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Program Berjemur;
Selama masa kepemimpinan, tercatat 835.424 warga menerima pemeriksaan kesehatan gratis melalui program Bupati Bekerja Bertemu Rakyat (Berjemur).
Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang merupakan program nasional Presiden Prabowo kemudian diakselerasi di Deli Serdang hingga menjangkau 1.243.640 orang atau sekitar 57 persen dari jumlah penduduk, melampaui target Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar 46 persen.
Pendekatan yang digunakan adalah jemput bola: pemerintah tidak menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, tetapi aktif mendatangi warga melalui perwiritan, posyandu, pesantren, dan komunitas.
3.2. Jaminan Kesehatan Gratis dan Verifikasi Tepat Sasaran;
Cakupan jaminan kesehatan gratis bagi warga miskin mencapai 96,44 persen.
Pemkab juga melakukan verifikasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS. Dari total sekitar 284 ribu data, sebanyak 6.900 data telah diverifikasi dan 1.588 dinyatakan tidak layak menerima bantuan.
“Kami ingin memastikan yang benar-benar berhak mendapatkan haknya. Jangan sampai yang tidak layak justru menikmati bantuan, sementara yang layak terlewat.”
Prinsip ini adalah implementasi langsung Pasal 33: kekayaan negara harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan untuk mereka yang tidak berhak.
3.3. PAS PULA dan PAS JEMPOL: Inovasi Pelayanan;
Dua inovasi menjadi bukti nyata negara hadir bagi yang paling rentan:
a. PAS PULA – Pelayanan Kesehatan Pasien Unregister dan Lain-Lain
Masyarakat yang belum memiliki BPJS tetap bisa memperoleh layanan kesehatan melalui program daerah ini. Tercatat 408 warga mendapatkan layanan kesehatan unregistered melalui PAS PULA.
b. PAS JEMPOL – Pelayanan Administrasi Sehat dengan Jempol;
Sistem pendataan dan rekam medis terintegrasi berbasis sidik jari ini menjadikan Deli Serdang sebagai daerah pertama di Indonesia yang menerapkan kemudahan identifikasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Hingga Oktober 2026, inovasi ini telah menjangkau 36.800 sasaran dan berhasil menemukan serta menindaklanjuti 2.525 kasus TB.
Kegiatan tracing TB terintegrasi yang diluncurkan pada 1 Agustus 2026 mencatatkan capaian penemuan kasus sebesar 6,8 persen hingga Oktober 2026, melampaui standar Kementerian Kesehatan sebesar 5 persen.
Sebelumnya, pada periode Januari hingga Juli 2026, Dinas Kesehatan Deli Serdang juga telah menemukan 4.316 kasus TB.
Atas capaian ini, Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus, memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Bupati Deli Serdang atas keberhasilan mencatatkan prestasi penelusuran kasus TB terbaik tingkat nasional.
Deli Serdang bahkan dipercaya menjadi lokasi peluncuran perdana Program Nasional Pesantren Bebas Tuberkulosis (TB) yang diintegrasikan dengan CKG, pada Rabu (4/11/2026) di Pondok Pesantren Mawaridussalam, Kecamatan Batang Kuis.
Wakil Menteri Agama, Muhammad Syafi’i, menegaskan bahwa gerakan Pesantren Sehat Nasional ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
3.4. Makan Bergizi Gratis (MBG) Sebagai Investasi Kesehatan Anak;
Program MBG di Deli Serdang telah berdiri 51 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan menyerap 2.383 pekerja, menjangkau 122.346 siswa, dan 842 ibu hamil dan menyusui.
MBG tidak hanya soal makan, tetapi investasi jangka panjang untuk mencegah stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, dan membangun generasi sehat sesuai amanah konstitusi.
3.5. Penguatan Posyandu Sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa;
Bupati mengukuhkan Tim Pembina Posyandu Deli Serdang dengan merujuk Permendagri No.13 Tahun 2024. Saat ini, Posyandu tidak lagi dikategorikan sebagai upaya kesehatan bersumber dari masyarakat (UKBM), melainkan telah ditetapkan menjadi lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang kedudukannya sejajar dengan TP PKK.
Cakupan layanan Posyandu diperluas meliputi enam bidang layanan dasar yang sejalan dengan standar pelayanan minimal (SPM), yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sosial.
4. Kebijakan di Skala Pendidikan: Dari Akses Menuju Kualitas dan Pemerataan;
4.1. Program Satu Desa Satu Sarjana;
Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati adalah “Satu Desa Satu Sarjana”. Program ini bertujuan memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat desa di Kabupaten Deli Serdang.
Melalui program tersebut, mahasiswa dari berbagai desa diharapkan dapat menempuh pendidikan sesuai dengan potensi wilayahnya, seperti bidang pertanian untuk daerah agraris maupun bidang kelautan bagi wilayah pesisir.
Program ini mendapat apresiasi dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek, Khairul Munadi, saat mendampingi Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI, Rabu (28/5).
“Ini adalah sebuah contoh baik yang perlu ditiru oleh daerah-daerah lain. Inisiatif seperti ini sangat membantu pemerintah dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia,” ujar Dirjen Khairul.
Dirjen Khairul menyebut secara nasional Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi masih belum optimal, yakni hanya naik sekitar 0,5% per tahun. Dalam lima tahun ke depan, Kemdiktisaintek menargetkan APK mencapai 39%.
Artinya, Satu Desa Satu Sarjana bukan sekadar program daerah, tetapi kontribusi nyata Deli Serdang terhadap target nasional.
4.2. Kolaborasi Perguruan Tinggi: MoU Strategis:
Pemkab Deli Serdang menjalin kerja sama strategis dengan perguruan tinggi melalui penandatanganan MoU. Pada Jumat (13/3/2026), MoU ditandatangani bersama enam mitra strategis, yaitu PT PLN (Persero), BRI, Bank Sumut, Bank Mandiri, Universitas Medan Area (UMA), dan Universitas Satya Terra Bhinneka.
Pada Senin (16/11/2026), kerja sama diperluas lagi dengan STAI Darul Arafah. Kampus yang berdiri sejak 1989 tersebut menawarkan beasiswa pendidikan gratis bagi penghafal Al-Qur’an minimal lima juz.
Selain itu, direncanakan pula program beasiswa bagi para guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan strata satu (S1) pada tahun mendatang.
4.3. Beasiswa Pendidikan Murah dan Berkualitas (PEMULA):
Sebanyak 1.000 siswa SD dan SMP tidak mampu menerima beasiswa Pendidikan Murah dan Berkualitas (Pemula).
Program ini memastikan anak dari keluarga miskin tidak putus sekolah karena alasan biaya. Negara hadir melalui APBD untuk menjamin hak pendidikan dasar.
4.4. Sekolah Aman, Nyaman, dan Perlindungan Anak;
Pemkab Deli Serdang memutus hubungan kerja dengan seorang guru honorer di Kecamatan Namorambe yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan terhadap anak didik. Pemkab juga menyiapkan langkah pembatalan sertifikasi pendidik serta memastikan pendampingan psikologis dan hukum bagi para korban.
“Kami mendampingi seluruh korban bersama tim psikologi dan hukum. Orang tua mereka juga terus kami dampingi melalui konseling. Harapannya, anak-anak bisa mengurangi trauma yang dialami dan tetap melanjutkan pendidikan di sekolah masing-masing,” ujarnya.
Kebijakan ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya soal akses dan gedung, tetapi juga soal rasa aman. Tanpa rasa aman, tidak ada proses belajar yang bermartabat.
*5. Analisis: Bagaimana Pasal 33 Dioperasionalkan Bupati Aci?
Berdasarkan data di atas, dapat dirumuskan tiga pola implementasi Pasal 33 UUD 1945 dalam kebijakan Bupati Deli Serdang:
Pertama, Redistribusi Anggaran untuk Layanan Dasar.
Dalam KUA-PPAS 2027, Pendapatan Daerah tercatat Rp4,185 Triliun dan Belanja Daerah Rp4,79 Triliun. Belanja tersebut tetap diarahkan untuk membiayai jaminan kesehatan gratis, CKG, MBG, dan beasiswa. Ini adalah bentuk negara menguasai dan mengelola kekayaan untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk segelintir orang.
Kedua, Negara Hadir Secara Aktif, Bukan Pasif.
Dari Berjemur, PAS JEMPOL, PAS PULA, hingga tracing TB, pola yang digunakan adalah jemput bola. Negara tidak menunggu rakyat datang, tetapi datang ke rakyat. Ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo: negara harus aktif melayani, bukan sekadar membuat program di atas kertas.
Ketiga, Kolaborasi Total Stakeholder Sebagai Demokrasi Ekonomi.
Kebijakan tidak dijalankan sendiri, tetapi melibatkan perguruan tinggi, BUMN, perbankan, lembaga internasional, DPRD, pesantren, dan masyarakat. Ini adalah wujud demokrasi ekonomi Pasal 33 ayat (4): usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.
6. Penutup dan Rekomendasi:
Kebijakan kesehatan dan pendidikan Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, menunjukkan bahwa amanah Pasal 33 UUD 1945 dapat dioperasionalkan secara konkret di tingkat kabupaten, bukan hanya menjadi jargon konstitusional.
Data menunjukkan capaian yang terukur: CKG 57% melampaui target provinsi, tracing TB terbaik nasional, jaminan kesehatan gratis 96,44%, 1.000 beasiswa PEMULA, dan program Satu Desa Satu Sarjana yang diapresiasi Kemdiktisaintek.
Namun, tantangan tetap ada: verifikasi PBI harus terus diperkuat agar tidak ada warga miskin yang terlewat, tindak lanjut kasus TB harus tuntas hingga sembuh, dan program Satu Desa Satu Sarjana harus dipastikan tidak berhenti pada MoU, tetapi melahirkan sarjana yang kembali membangun desanya.
Sebagaimana ditegaskan Bupati dalam penandatanganan 3 MoU pada 16 November 2026:
“Yang terpenting, kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan. Kita ingin ada hasil yang terukur, baik dalam pelayanan pertanahan, peningkatan pendidikan, maupun kesejahteraan petani.”
Jika konsistensi ini dipertahankan, maka Deli Serdang tidak hanya menjadi kabupaten yang sehat dan cerdas, tetapi menjadi bukti bahwa negara benar-benar menjalankan amanah Pasal 33 UUD 1945 untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (*)
