Tikusnya yang Dibunuh, Bukan Rumahnya yang Dibakar Oleh: Hasan Basri Siregar – Ketua JWI DS

 

Deli Serdang, portalmedan.i (Minggu, 1 Oktober 2026-|

 

1. Pendahuluan;

 

Begitulah seharusnya. Tikus di rumah, tikusnya yang dibunuh, bukan rumahnya dibakar.

 

Begitu juga Kopdes dan MBG. Manajemen dungunya yang disikat, bukan programnya yang dibubarkan.

 

Mengapa? Karena program ini bukan sekedar program presiden. Program ini adalah pelaksanaan dari amanat UUD 1945. Membubarkannya karena ada masalah manajemen, sama dengan mengingkari konstitusi.

 

2. Pengetahuan: Apa Itu Kopdes dan MBG?

 

a. Kopdes Merah Putih (Koperasi Desa Merah Putih)

Adalah koperasi desa yang dibentuk untuk memperkuat ekonomi rakyat. Tujuannya: memotong rantai tengkulak, menyediakan pupuk murah, sembako murah, simpan pinjam, dan layanan kesehatan desa. Hingga 2026, sudah terbentuk lebih dari 80.000 Kopdes di seluruh Indonesia. Ini adalah infrastruktur ekonomi desa terbesar dalam sejarah bangsa.

 

b. MBG (Makan Bergizi Gratis)

Adalah program pemberian makan bergizi untuk anak sekolah, ibu hamil, balita, dan anak yang membutuhkan. Tujuannya: menurunkan stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, dan menggerakkan ekonomi dapur lokal. Penerimanya sudah mencapai puluhan juta anak melalui ribuan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di seluruh Indonesia.

 

Dua program ini lahir dari masalah nyata: kemiskinan desa dan gizi buruk anak Indonesia.

 

3. Landasan Konstitusional: Tugas Pemerintah Menurut UUD 1945*

 

Pemerintah bukan sekedar pengelola kekuasaan. Pemerintah adalah pelaksana amanat UUD 1945.

 

a. Pembukaan UUD 1945 Alinea Ke-4

 

“…memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia…”

 

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tujuan negara didirikan. Negara yang tidak mencerdaskan rakyatnya, telah gagal menjalankan tujuan pendiriannya.

 

b. Pasal 31 UUD 1945 — Hak Pendidikan

 

Ayat (1): Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Ayat (2): Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Ayat (4): Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD.

 

Kata kuncinya: Pemerintah WAJIB membiayainya. Bukan sekedar menganjurkan, tapi wajib membiayai.

 

c. Pasal 34 UUD 1945 — Fakir Miskin dan Anak Terlantar

 

Ayat (1): Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Ayat (2): Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Ayat (3): Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

 

Kata yang dipakai adalah “dipelihara oleh negara”. Bukan dipelihara oleh yayasan, bukan dipelihara oleh donatur, tapi oleh negara.

 

Siapa yang dimaksud? Termasuk di dalamnya adalah fakir miskin, anak yatim piatu yang tidak mampu, anak yang tidak punya pengasuh, dan rakyat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk makan.

 

d. Pasal 33 UUD 1945 — Ekonomi Kerakyatan

 

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

 

Koperasi adalah bentuk ekonomi Pancasila yang paling sesuai dengan UUD. Kopdes hadir untuk memastikan ekonomi desa tidak dikuasai tengkulak, tapi dikelola bersama untuk kesejahteraan umum.

 

4. Penjabaran: Di Mana Letak Masalahnya?

 

Fakta di lapangan menunjukkan, masalahnya bukan pada ide programnya, tapi padamanajemen pelaksanaannya.

 

Fakta Kopdes:

Banyak Kopdes terbentuk cepat secara administratif, tapi belum siap secara manajerial.

Pengurus belum terlatih membuat laporan keuangan dan manajemen usaha.

Pengawasan masih lemah, sehingga rawan penyalahgunaan.

 

Fakta MBG:

Terjadi kasus keracunan makanan di beberapa daerah akibat standar higienitas dapur yang belum ketat.

Kualitas menu tidak merata. Ada SPPG yang bagus, ada yang asal-asalan.

Keterlambatan pembayaran ke mitra membuat kualitas menurun.

 

Ini adalah fakta manajemen. Bukan fakta bahwa koperasi desa itu tidak perlu, atau anak Indonesia tidak perlu makan bergizi.

 

5. Pemahaman: Bedakan Antara Sistem dan Oknum

 

Inilah kesalahan berpikir yang sering terjadi:

 

Kesalahan 1: Menggeneralisasi

Satu dapur MBG bermasalah, lalu disimpulkan semua MBG gagal. Satu Kopdes bermasalah, lalu disimpulkan semua Kopdes harus dibubarkan. Ini adalah kesalahan logika _hasty generalization_.

 

Kesalahan 2: Menghukum Program, Bukan Pelaku;

Jika ada tikus di rumah, yang dibunuh tikusnya, bukan rumahnya dibakar. Jika ada pengurus yang dungu, yang disikat manajemennya, bukan programnya yang dimatikan.

 

Karena kalau rumah dibakar:

– Yang kehilangan tempat tinggal bukan tikusnya, tapi penghuninya.

– Kalau Kopdes dibubarkan, yang rugi bukan pengurus yang malas, tapi petani dan masyarakat desa yang butuh pupuk murah.

– Kalau MBG dihentikan, yang lapar bukan pejabatnya, tapi anak sekolah, fakir miskin, dan anak yatim piatu yang butuh gizi.

 

Pemahaman yang benar:

Program adalah rumah. Manajemen yang buruk adalah tikus. Oknum yang korup adalah tikus. Perbaiki rumahnya, basmi tikusnya, jangan bakar rumahnya.

 

MBG adalah pelaksanaan Pasal 31 dan Pasal 34 UUD 1945 secara bersamaan.

– Pasal 31: Mencerdaskan anak bangsa. Anak yang lapar tidak bisa cerdas. Otak butuh gizi.

– Pasal 34: Memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Anak miskin dan anak yatim butuh makan.

 

Memberi makan anak sekolah bukan sekedar bagi-bagi makanan. Itu adalah cara mencerdaskan anak bangsa dan memelihara fakir miskin sesuai UUD.

 

6. Perbuatan: Apa Yang Harus Dilakukan?

 

Berdasarkan prinsip kebijakan berbasis data dan UUD, solusinya bukan pembubaran, tapi perbaikan:

 

1. Sikat Manajemennya, Bukan Programnya:

Audit Kopdes dan SPPG MBG secara berkala. Ganti pengurus dan mitra yang tidak kompeten dan tidak jujur. Terapkan reward and punishment yang tegas.

 

2. Perkuat Tata Kelola

Kopdes wajib pelatihan manajemen koperasi dan akuntansi sederhana. MBG wajib SOP higienitas ketat: dapur bersertifikat, bahan segar, distribusi cepat.

 

3. Wajib Membiayai dan Memelihara, Bukan Sekedar Mendata;

Anggaran pendidikan 20% harus benar-benar sampai ke anak. Data fakir miskin dan anak yatim harus menjadi dasar pemberian bantuan nyata: makan, sekolah, kesehatan.

 

4. Transparansi Data;

Publikasikan Kopdes yang aktif dan tidak aktif. Publikasikan SPPG yang lolos audit dan yang bermasalah. Masyarakat desa harus bisa mengawasi.

 

5. Evaluasi Bertahap, Bukan Emosional;

Jangan ambil keputusan karena viral. Ambil keputusan karena data. Program yang sudah menjangkau 80.000 desa dan jutaan anak tidak bisa dinilai hanya dari 1-2 kasus viral.

 

7. Penutup;

 

UUD 1945 tidak pernah memerintahkan pemerintah untuk membiarkan anak bodoh karena miskin, atau membiarkan anak yatim lapar karena tidak punya orang tua.

 

UUD memerintahkan sebaliknya:

Cerdaskan mereka. Pelihara mereka. Beri mereka makan.

 

Kritik itu perlu. Tapi kritik yang ilmiah adalah kritik yang membedakan antara tujuan program dan pelaksanaan program.

 

Kopdes dan MBG adalah rumah besar bagi rakyat. Di dalamnya mungkin ada tikus. Tugas kita bukan membakar rumahnya, tapi membasmi tikusnya, memperbaiki atapnya, dan memperkuat fondasinya.

 

Karena kalau rumahnya dibakar, tikusnya lari, tapi rakyat yang kehilangan tempat berlindung.

 

Jangan bakar rumah karena ada tikus. Bunuh tikusnya, perbaiki rumahnya, jaga penghuninya. Karena yang lapar itu anak bangsa, yang rugi itu rakyat. (*).

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *