Tidak Ada yang Kebal Hukum! Yusril: Mantan Presiden Pun Bisa Diperiksa Kalau Buktinya Kuat!

 

 

Banda Aceh, portalmedan.id -|

 

Ini pernyataan yang bikin semua orang berhenti sejenak.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan prinsip yang paling dasar tapi paling sering dipertanyakan: kesetaraan di hadapan hukum.

 

Pernyataan itu disampaikan saat konferensi pers di Museum Tsunami Aceh, Banda Aceh, Rabu (4/11/2026), dalam kunjungan kerja resmi Menteri.

 

Yang jadi sorotan adalah kasus dugaan penyadapan ilegal yang sebelumnya menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri sebagai tersangka.

 

Pertanyaannya: apakah penyidikan akan berhenti di situ saja?

 

Jawaban Yusril tegas:

 

Yusril menyampaikan tidak ada batasan jabatan maupun status yang melindungi seseorang dari proses pemeriksaan, termasuk mantan presiden, asalkan tim penyidik mengantongi fakta dan alat bukti yang cukup kuat.

 

“Pada intinya siapa pun yang cukup kuat fakta-fakta dan alat-alat buktinya untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan, itu akan dilakukan pemeriksaan terhadap siapa pun. Termasuk mantan presiden, tentu saja siapa pun. Tidak terbatas pada orang-orang tertentu, tapi kita tidak bisa apriori menyangka pihak mana pun terlibat,” ujar Yusril.

 

Artinya, tidak ada jabatan yang bisa jadi tameng. Tidak ada status yang bisa jadi pelindung. Kalau buktinya kuat, diperiksa. Siapa pun dia.

 

Tapi Yusril juga memberi rem.

 

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak berspekulasi atau menarik kesimpulan sebelum bukti terverifikasi secara resmi.

 

Jangan dulu menuduh. Jangan dulu menghakimi. Jangan apriori menyangka pihak mana pun terlibat. Hukum harus berjalan berdasarkan bukti, bukan berdasarkan gosip politik.

 

Saat ini penyidik masih fokus mengumpulkan keterangan dari tersangka dan saksi, sebelum menelusuri keterkaitan pihak lain.

 

Pakar hukum yang dikonfirmasi https://portalmedan.id menilai pernyataan Yusril memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang adil. Namun proses hukum harus tetap menjamin hak pembelaan setiap pihak yang diperiksa dan berjalan sesuai prosedur pidana yang sah.

 

Warga Sumatera Utara menyambut baik penegasan itu. Masyarakat berharap penyidikan berjalan transparan, hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak dipengaruhi tekanan politik.

 

Sampai saat ini tim penyidik belum merilis jadwal pemeriksaan pihak tambahan. Seluruh tahapan penyidikan masih berlangsung tertutup sesuai ketentuan kerahasiaan penyidikan pidana.

 

Pesannya jelas: Di depan hukum, semua sama. Tapi di depan bukti, semua harus sabar. (HBS).

 

 

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *