Digerebek Kejagung! Rp11,795 Miliar Cash Ditemukan di 6 Lokasi, Kasus Nikel Sultra Terbongkar!

 

 

Jakarta, portalmedan.id -|

 

Kalau ini bukan bukti keseriusan, lalu apa lagi?

Tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menggerebek 6 lokasi di Jakarta dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025.

 

Hasilnya? Uang tunai Rp11,795 miliar disita!

 

Penggeledahan dilaksanakan Kamis (5/11/2026) bersama tim forensik digital. Rinciannya baru disampaikan Direktur Penyidikan Jampidsus Saiful Bahri Siregar dalam konferensi pers Kejagung, Jumat (6/11/2026).

 

6 lokasi sasarannya bukan tempat sembarangan:

Rumah di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, serta 5 titik kantor perusahaan: PT BSJ, PT KAA, PT DDA di APL Tower Central Park, dan dua kantor PT DDR di Mid Plaza serta kawasan SCBD Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.

 

Dan ini kalimat yang jadi kunci:

 

“Dari penggeledahan yang dilakukan telah ditemukan beberapa barang bukti berupa dokumen dan sejumlah uang. Dari dua tempat ada jumlah uang, tempat pertama Rp11,2 miliar, tempat kedua sejumlah Rp595 juta,” ujar Saiful Bahri Siregar.

 

Rp11,2 miliar di satu tempat. Rp595 juta di tempat lain. Totalnya Rp11,795 miliar cash!

 

Selain uang tunai, penyidik juga menyita dokumen operasional pertambangan nikel, ponsel, laptop, rekaman CCTV, dan barang bukti elektronik lain untuk menelusuri aliran dana, manipulasi izin usaha pertambangan, serta dugaan aliran suap kepada penyelenggara negara.

 

Kasus ini diduga dikendalikan sosok berinisial AK, yang menurut penyidik saat ini berada di luar negeri dan sedang dilacak bersama Direktorat Jenderal Imigrasi.

 

Pakar hukum pidana dari Medan menilai operasi Kejagung menunjukkan komitmen penegakan hukum terhadap korupsi sektor sumber daya alam bernilai ekonomi besar. Ia mengingatkan agar seluruh barang bukti dijaga validitasnya, sehingga proses persidangan nantinya dapat berjalan kuat dan memberikan efek jera.

 

Masyarakat Sumatera Utara menyambut baik langkah tersebut, dan berharap penanganan kasus korupsi tambang serupa juga diperketat di wilayah Indonesia bagian barat, termasuk wilayah Sumatera, guna melindungi kekayaan sumber daya alam nasional.

 

Sampai saat ini tim penyidik masih melanjutkan pemeriksaan saksi, analisis barang bukti, dan upaya penelusuran pihak utama yang diduga menjadi pengendali kasus.

 

Pesan Kejagung jelas: Nikel boleh ditambang, tapi jangan coba-coba merampok negara! (HBS).

 

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *