SEKDA DELI SERDANG KASIH WARNING KERAS: Salah Prosedur Pengadaan Bisa Berujung Korupsi!

 

Lubuk Pakam,portalmedan.id -|

Jangan main-main dengan pengadaan barang/jasa. Salah prosedur sedikit saja, bisa berujung masalah administrasi, bahkan jeratan hukum.

Peringatan keras itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Deli Serdang, Dedi Maswardy saat membuka Sosialisasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, di Aula Cendana Lantai I Kantor Bupati Deli Serdang, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan ini digelar sebagai tindak lanjut terbitnya regulasi terbaru, sekaligus upaya meningkatkan pemahaman dan kompetensi para pelaku pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang.

Dalam sambutannya, Dedi Maswardy menegaskan, pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

 

Pelaksanaannya tidak hanya berkaitan dengan penyerapan anggaran, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik, efisiensi belanja, penggunaan produk dalam negeri, serta pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

Menurutnya, seluruh perangkat daerah perlu memahami ketentuan terbaru agar setiap tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak hingga serah terima pekerjaan, berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Jangan sampai ketidakpahaman terhadap regulasi menimbulkan kesalahan prosedur, permasalahan administrasi, bahkan berujung pada permasalahan hukum,” tegasnya.

Dedi juga mengingatkan bahwa pengadaan barang/jasa merupakan salah satu area yang rawan penyimpangan dan tindak pidana korupsi apabila tidak dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

Karena itu, sosialisasi tersebut dinilai penting untuk menyamakan pemahaman seluruh Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta pelaku pengadaan lainnya.

Ia berharap, para peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara serius, aktif berdiskusi, serta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperdalam pemahaman terhadap substansi Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026.

“Harapannya, ilmu yang diperoleh dapat diterapkan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di perangkat daerah masing-masing, sehingga terwujud pengadaan yang profesional, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Panitia yang juga Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Deli Serdang dalam laporannya menyampaikan, kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026, dengan tetap memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.

Sosialisasi ini diikuti PA, KPA, dan PPK dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Deli Serdang.

Adapun materi yang disampaikan narasumber dari Fasilitator Kehormatan LKPP, Agus Arif Rahman meliputi substansi dan ketentuan umum Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026, penyusunan dan reviu spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja (KAK), penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS), rancangan kontrak, serta berbagai hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan ketentuan terbaru.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pemaparan materi, diskusi, dan tanya jawab guna memastikan para peserta memahami perubahan ketentuan dan mampu menerapkannya dalam proses pengadaan di masing-masing perangkat daerah. (HBS).

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *