KAJIAN ILMIAH: SINDIRAN MARK TWAIN TENTANG PROFESI POLITIK, Oleh ; Hasan Basri Siregar, Ketua JWI Deli Serdang,Rabu 21-Oktober-2026.

 

 

1. PEMAHAMAN TEKS (Ontologi Kutipan)

 

Kutipan Mark Twain, sastrawan Amerika 1835-1910, bukanlah definisi politik secara normatif, melainkan kritik satir. Twain tidak mengatakan politik _adalah_ kebohongan, tapi mengatakan politik adalah _satu-satunya profesi yang memungkinkan_ seseorang berbohong, mencuri, menipu namun tetap dihormati.

 

Kata kuncinya ada pada “memungkinkan” (to allow) dan “tetap dihormati” (still respected). Artinya, ada anomali etik dalam politik yang tidak ditemukan di profesi lain. Seorang dokter yang berbohong akan dicabut izinnya, seorang pedagang yang menipu akan dijauhi, tapi seorang politisi yang berbohong seringkali tetap mendapat panggung, tepuk tangan, dan bahkan dipilih kembali.

 

2. PENJABARAN TEORITIS (Epistemologi)

 

Secara ilmu politik, sindiran ini bisa dibedah melalui 3 teori:

 

a. Teori Kekuasaan Machiavelli: Dalam bukunya _Il Principe_, Machiavelli menyatakan penguasa kadang harus belajar _tidak jujur_ untuk mempertahankan kekuasaan. Politik dilihat sebagai seni mempertahankan kuasa, bukan seni menegakkan kebenaran.

 

b. Teori Public Choice: Politisi adalah aktor rasional yang memaksimalkan kepentingan. Untuk terpilih, ia butuh janji, untuk mempertahankan janji yang tidak realistis, ia butuh kebohongan retoris.

 

c. Teori Legitimasi Max Weber: Penghormatan dalam politik tidak selalu datang dari prestasi, tapi dari 3 sumber legitimasi: Tradisional, Karismatik, dan Legal-Rasional. Seringkali “rasa hormat” kepada politisi bukan karena jujur, tapi karena jabatan, keturunan, atau karisma yang melekat.

 

Inilah yang membuat profesi politik unik dan berbahaya jika tanpa kontrol.

 

3. PENGETAHUAN (Konteks Kekinian)

 

Mengapa kutipan 100 tahun lalu masih relevan hingga kini, termasuk di Indonesia?

 

Karena politik modern memiliki tiga topeng yang memungkinkan sindiran Twain itu terjadi:

 

1. Topeng Bahasa: Kebohongan dibungkus dengan istilah “strategi komunikasi”, “disiplin partai”, atau “kebijakan belum terlaksana”.

2. Topeng Hukum: Pencurian dibungkus dengan istilah “administrasi belum tertib”, “mark up wajar”, atau “kerugian negara belum terbukti”.

3. Topeng Pencitraan: Penipuan dibungkus dengan “blusukan”, “bagi-bagi sembako”, atau “konten media sosial” yang membuat pelaku tetap dihormati meski kinerjanya minus.

 

Inilah yang dikeluhkan netizen di kolom komentar kemarin: “cek lapangan, jangan cuma surat”. Publik sudah cerdas melihat jarak antara dokumen yang bersih dan fakta di lapangan.

 

4. PELAKSANAAN (Aksiologis – Apa yang Harus Dilakukan)

 

Agar sindiran Mark Twain tidak menjadi takdir di Deli Serdang dan Indonesia, maka diperlukan pelaksanaan 4 pilar:

 

a. Pelaksanaan Etik: Memisahkan Jabatan dan Kehormatan.

Jabatan harus dihormati, tapi manusianya harus tetap bisa dikritik. Jangan kultus individu. Seperti kata pepatah “Dimana kau mencari makan, jangan ludahi” – itu etika kerja, bukan larangan mengkritik keburukan. Mengkritik atasan yang salah justru menyelamatkan tempat kita mencari makan.

 

b. Pelaksanaan Kontrol: Dari Kantor ke Lapangan.

Inilah relevansinya dengan berita BPK kemarin. Tahap 1 pemeriksaan memang cek surat (20 Sept-20 Okt), tapi Tahap 2 (November) harus cek lapangan. Pelaksanaan ideal: BPK, Inspektorat, dan Media harus sinergi – surat diperiksa, lapangan dibuktikan.

 

c. Pelaksanaan Literasi Politik Warga.

Warga harus diajarkan membedakan mana “orang yang dihormati karena jabatan” dan mana “orang yang terhormat karena kejujurannya”. Jangan pilih karena viral, pilih karena rekam jejak.

 

d. Pelaksanaan Jurnalistik: Fungsi Media

Tugas kita bukan membuat judul “bagusnya terus” karena kroni, tapi menjadi penyeimbang. Memberitakan yang baik untuk diapresiasi, memberitakan yang buruk untuk diperbaiki. Itulah politik yang sehat.

 

KESIMPULAN ILMIAH:

 

Kutipan Mark Twain adalah alarm, bukan vonis. Ia mengingatkan kita bahwa politik memiliki celah moral yang besar. Celah itu hanya bisa ditutup dengan Transparansi, Kontrol Lapangan, dan Warga yang Berani Bertanya.

 

Jika politik dibiarkan tanpa kontrol, maka benarlah: berbohong, mencuri, menipu akan tetap dihormati. Tapi jika dikontrol dengan ketat seperti yang sedang dilakukan BPK di Deli Serdang, maka yang akan dihormati hanyalah yang jujur, yang bersih, dan yang bekerja nyata. (*). 

 

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *