PRESIDEN, RAKYAT, DAN OLIGARKI: MEMBACA PIDATO PRESIDEN PRABOWO DI TANWIR MUHAMMADIYAH PALU

 

Oleh: Hasan Basri Siregar

 

Deli Serdang, portalmedan.id ( Sabtu, 14 November 2026)

Abstrak;

Pidato Presiden Prabowo Subianto pada Pembukaan Tanwir dan Resepsi Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu 14 November 2026, membuka kembali pertanyaan fundamental tentang kedaulatan negara. Presiden menyatakan secara terbuka bahwa dirinya menerima tekanan berat, akan digoyang, didemo, bahkan diancam kerusuhan apabila tidak mengikuti kemauan pihak-pihak tertentu. Tulisan ini membedah pernyataan tersebut melalui empat kerangka: pengetahuan, penjabaran, pemahaman, dan perbuatan.

 

Kata Kunci: Kedaulatan Rakyat, Oligarki, Amanah Konstitusi, Presiden, Partisipasi Publik

 

1. Pengetahuan: Amanah Konstitusi

 

Pengetahuan adalah fondasi untuk memahami posisi Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

 

Secara konstitusional, Presiden Republik Indonesia dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Mandat ini ditegaskan dalam Pasal 33 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

 

Dari pengetahuan ini, dapat ditarik tiga prinsip dasar:

 

Pertama, Presiden adalah pemegang amanah rakyat, bukan pegawai kelompok pemilik modal.

 

Kedua, kekuasaan Presiden bersumber dari suara rakyat, bukan dari dukungan oligarki atau kepentingan asing.

 

Ketiga, setiap kebijakan negara harus diukur dari manfaatnya bagi kemakmuran rakyat, bukan dari sejauh mana ia menyenangkan kelompok kepentingan tertentu.

 

Jika pengetahuan ini hilang, maka negara akan kehilangan kompasnya. Presiden akan mudah digeser dari amanah konstitusi menjadi pelaksana kehendak kelompok yang membiayai kekuasaan.

 

2. Penjabaran: Sumber Tekanan

 

Penjabaran adalah upaya menguraikan secara rinci apa yang disampaikan Presiden dalam pidatonya di Palu.

 

Presiden menyampaikan kalimat yang menggetarkan:

 

“Geleng-geleng kepala saya, apakah ini negara saya? Dan kalau saya tidak ikut, saya tidak patuh, mereka akan goyang saya. Mereka akan bikin demonstrasi, akan bikin kerusuhan.”

 

Pernyataan ini bukan sekadar ungkapan emosi. Ia adalah penjabaran tentang realitas kekuasaan.

 

Dalam pidato yang sama, Presiden juga mengungkapkan keprihatinannya bahwa sebagian keuntungan dari pengelolaan kekayaan alam Indonesia selama ini justru dibawa ke luar negeri. Ia menyoroti praktik izin pertambangan, hak guna usaha, hingga dugaan suap yang menyasar pejabat, menteri, jenderal, bahkan posisi presiden.

 

Ia menyatakan siap menghadapi serangan opini, buzzer, algoritma media sosial, hingga pendanaan demonstrasi, karena pemerintah berpijak bersama rakyat.

 

Dari penjabaran ini, terlihat pola tekanan yang sistematis:

 

1. Tekanan Ekonomi: Melalui kontrol atas modal, izin, dan investasi.

 

2. Tekanan Opini: Melalui buzzer, algoritma media sosial, dan kampanye negatif.

 

3. Tekanan Jalanan: Melalui mobilisasi demonstrasi dan ancaman kerusuhan.

 

Narasi viral yang beredar di media sosial merangkumnya dengan tajam: “Presiden diancam, didemo, bahkan ditekan kalau tidak mengikuti kemauan oligarki dan kepentingan asing? Lah, memangnya Presiden dipilih rakyat atau direkrut jadi karyawan oligarki? Kalau kebijakan tak sesuai selera, demo. Kalau kepentingan terganggu, ancam. Memangnya negara ini milik siapa? Indonesia bukan perusahaan pribadi.”

 

3. Pemahaman: Bentuk Perlawanan Politik

 

Pemahaman adalah kemampuan untuk membaca makna di balik peristiwa.

 

Para pengamat menilai, ketika kebijakan pemerintah mulai mengganggu kepentingan ekonomi kelompok tertentu, tekanan akan muncul dalam berbagai bentuk: kampanye opini negatif, penggiringan persepsi publik, hingga aksi-aksi massa.

 

Ini adalah bentuk perlawanan politik yang tidak selalu tampak sebagai oposisi terbuka. Ia bekerja secara halus, melalui:

 

a. Framing Media: Membangun citra bahwa pemerintah gagal, otoriter, atau tidak kompeten.

 

b. Pembelahan Publik: Mengadu domba kelompok masyarakat agar tidak bersatu mengawasi kekuasaan ekonomi.

 

c. Delegitimasi: Membuat rakyat meragukan pemimpin yang mereka pilih sendiri, sehingga pemimpin kehilangan keberanian untuk melawan kepentingan modal.

 

Pemahaman yang benar adalah: tekanan itu bukan tanda lemahnya Presiden, melainkan tanda bahwa kebijakan mulai menyentuh akar masalah. Ketika kekayaan alam yang selama ini dinikmati segelintir orang mulai ditata untuk kepentingan rakyat, perlawanan akan muncul.

 

Ujian bagi kekuasaan Presiden adalah tetap setia pada pemilihnya, yaitu rakyat Indonesia, bukan tunduk pada pihak yang mengancamnya.

 

4. Perbuatan: Rakyat yang Mengawasi

 

Pengetahuan tanpa perbuatan adalah ilmu yang mandul. Penjabaran tanpa perbuatan adalah retorika. Pemahaman tanpa perbuatan adalah kekalahan.

 

Maka, perbuatan yang harus dilakukan adalah: rakyat mengawasi.

 

Narasi viral ini mengingatkan kembali bahwa yang memilih presiden adalah rakyat, dan rakyat pula yang berhak mengawasi jalannya pemerintahan. Oligarki, kelompok bisnis, maupun pihak asing tidak seharusnya menjadi pihak yang mendikte arah kebijakan nasional.

 

Perbuatan itu dapat diwujudkan dalam empat langkah konkret:

 

Pertama, Mengawal Konstitusi: Rakyat harus memastikan Pasal 33 UUD 1945 benar-benar dijalankan, bukan hanya dihafal.

 

Kedua, Membedakan Kritik dan Tekanan: Kritik yang membangun harus didengar. Tetapi tekanan yang bertujuan membatalkan kebijakan pro-rakyat harus dilawan dengan data dan argumentasi.

 

Ketiga, Literasi Informasi: Rakyat tidak boleh mudah digiring oleh buzzer dan algoritma. Setiap isu harus diverifikasi, setiap narasi harus diuji kebenarannya.

 

Keempat, Partisipasi Aktif: Rakyat tidak cukup hanya memilih lima tahun sekali. Rakyat harus hadir dalam pengawasan anggaran, perizinan tambang, pengelolaan lahan, dan kebijakan ekonomi.

 

Indonesia adalah negara hukum dan negara kedaulatan rakyat, bukan perusahaan milik kelompok tertentu.

 

Penutup

 

Pidato Presiden Prabowo di Palu adalah pengingat bahwa kedaulatan itu tidak datang begitu saja. Ia harus diperjuangkan setiap hari.

 

Jika Presiden berani berkata bahwa ia akan digoyang karena tidak patuh pada oligarki, maka rakyat harus berani berdiri di belakangnya, bukan meninggalkannya sendirian.

 

Karena pada akhirnya, pertanyaan itu tetap berlaku: Apakah Presiden dipilih oleh rakyat, atau direkrut menjadi karyawan oligarki?

 

Jawabannya ada pada pengetahuan kita, penjabaran kita, pemahaman kita, dan perbuatan kita.

 

Indonesia milik rakyat, bukan milik oligarki. (*)

 

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *