Stop Bansos Salah Sasaran! Deli Serdang Gaspol Registrasi Perlinsos Digital, Biar Bantuan Jatuh ke Tangan yang Benar-Benar Butuh

 

Lubuk Pakam,
Sudah bukan rahasia lagi. Selama ini ada bansos yang nyasar. Yang mampu dapat, yang benar-benar miskin malah tidak tercatat. Datanya tidak valid, tidak update, tidak terintegrasi.

Sekarang, pemerintah pusat mau hentikan itu. Caranya: Registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.

Jumat (6/11/2026), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Deli Serdang, Drs. Zainal Abidin Hutagalung, M.AP., mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Registrasi Perlinsos Digital se-Indonesia secara virtual dari ruang kerjanya.

Rapat itu dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., bersama Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.

Pesan Mendagri tegas: Pemda punya peran paling penting. Verifikasi dan validasi data penerima bansos harus lewat Perlinsos Digital. Kalau datanya beres, angka kemiskinan, kemiskinan ekstrem, dan pengangguran bisa ditekan. Dan bansos benar-benar sampai ke yang berhak.

Mendagri juga minta setiap provinsi, kabupaten, dan kota segera bentuk tim atau satgas percepatan registrasi Perlinsos. Dipimpin Kepala Dinas Sosial, libatkan Disdukcapil dan perangkat daerah terkait, di bawah pengawasan Sekda.

Bahkan ada hadiah dan hukuman. Daerah yang capaiannya bagus akan dapat apresiasi dan berpeluang dapat insentif fiskal. Daerah yang lelet akan dievaluasi. Kemendagri akan gelar rakor mingguan untuk pantau perkembangan tiap daerah.

Dan Deli Serdang menyatakan siap mendukung penuh.

“Dengan data yang valid dan terintegrasi, bantuan sosial dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Hal ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung program nasional pengentasan kemiskinan.”

Artinya jelas: Kalau data sudah valid, tidak ada lagi cerita orang kaya dapat bansos, orang miskin tidak dapat apa-apa.

Melalui Perlinsos Digital, kualitas data perlindungan sosial diharapkan semakin baik, sehingga semua program bantuan pemerintah bisa berjalan lebih efektif, transparan, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Ini bukan soal aplikasi baru. Ini soal keadilan. Bantuan harus jatuh ke tangan yang tepat. (HBS).

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *