Jakarta,portalmedan.id -|
Ini bukan kasus biasa. Ini kasus yang mengguncang Mabes Polri sendiri.
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik pada sistem Lawful Interception Management System (LIMS).
Pengumuman itu disampaikan langsung Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Ketiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH. Satu orang lainnya berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi.
“Berdasarkan hasil penyidikan secara _scientific crime investigation_, penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka. Sementara satu orang lagi masih dalam pemeriksaan sebagai saksi,” kata Asep.
Nomor Presiden Jadi Sasaran;
Asep menegaskan, para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural atau _illegal tapping_ terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha.
“Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, ya, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” kata Asep.
Penyadapan diduga berlangsung dalam kurun waktu 2025 hingga 2026.
Dalam pelaksanaan, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server LIMS tanpa melalui proses verifikasi, tanpa surat permohonan penyidik, maupun lampiran Laporan Polisi sebagai dasar pelaksanaan.
Sekitar Oktober 2026, para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan file hasil sadapan yang tersimpan pada komputer sistem LIMS.
Laporan Polisi 30 Oktober 2026
Kasus ini dilaporkan pada 30 Oktober 2026, setelah petugas yang mengetahui dugaan peristiwa tersebut membuat laporan polisi.
Dalam proses penyidikan, Bareskrim telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli. Penyidik juga menyita barang bukti elektronik berupa 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.
Asep menegaskan penanganan perkara masih berada pada tahap awal penyidikan. Penyidik masih akan mengembangkan perkara untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang diduga terlibat.
Siapa LSP, ASN, EH?
Ini bagian yang harus hati-hati.
Dalam konferensi pers, Bareskrim belum menjelaskan identitas maupun jabatan para tersangka, termasuk peran masing-masing.
Namun di pemberitaan sejumlah media, inisial tersebut dikaitkan dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, dan Widyaiswara Kepolisian Utama di Sespim Polri Irjen Eko Hadi.
PortalMedan menegaskan: sampai pernyataan resmi Bareskrim ini diturunkan, Bareskrim baru mengumumkan inisial. Identitas lengkap masih menunggu konfirmasi resmi lebih lanjut.
Dalam informasi yang beredar, salah satu inisial tersebut diduga merujuk kepada mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Namun, identitas tersebut belum dapat dipastikan berdasarkan keterangan resmi yang tersedia.
Kenapa Ini Sangat Serius?
Karena LIMS adalah sistem resmi negara untuk penyadapan yang sah secara hukum. Sistem ini hanya boleh dipakai dengan prosedur ketat, dengan izin dan dokumen resmi.
Jika sistem resmi itu dipakai untuk menyadap tanpa prosedur, apalagi menyasar nomor Presiden, maka ini bukan lagi pelanggaran biasa. Ini adalah penyalahgunaan kekuasaan negara.
Apalagi sasarannya bukan satu orang. Tapi Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, ormas, LSM, hingga pengusaha.
Artinya, tidak ada yang merasa aman jika alat negara bisa dipakai seenaknya.
Penutup: Negara Sedang Menguji Dirinya Sendiri;
Kasus ini adalah ujian bagi Polri dan bagi negara.
Apakah hukum berani tegak ke atas? Apakah sistem yang dibuat untuk menjaga negara tidak dipakai untuk mengintip negara sendiri?
Bareskrim sudah membuka pintu. Tiga tersangka sudah ditetapkan. Satu saksi masih diperiksa.
Publik kini menunggu: siapa sebenarnya LSP, ASN, EH, dan untuk apa penyadapan itu dilakukan?
PortalMedan akan terus mengikuti perkembangan kasus ini. (HBS)
