Deli Serdang, portalmedan.id -|
Massa aksi damai Cipayung Plus Deli Serdang geruduk Kantor Bupati Deli Serdang, Rabu (28/10/2026). Mereka tagih keterbukaan informasi pergeseran anggaran daerah senilai Rp503 miliar.
Massa mendesak Pemkab buka-bukaan soal dasar hukum, rincian program, sumber pembiayaan, nilai kegiatan, lokasi pelaksanaan, hingga realisasi anggaran. Mereka juga mendesak audit dan agar anggaran lebih pro-rakyat di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, air bersih, dan pelayanan publik.
Aksi itu diterima langsung Inspektur Kabupaten Deli Serdang, Edwin Nasution, bersama Kepala Dinas Pendidikan Fitriyan Syukri, serta Kapolres Deli Serdang Kombes Pol Muhammad.
Menjawab tuntutan Rp503 miliar itu, Edwin Nasution menegaskan pergeseran anggaran sudah sesuai prosedur.
“Pergeseran anggaran dilaksanakan melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah juga terbuka terhadap penyampaian aspirasi dan masukan masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Edwin menjelaskan, proses pergeseran itu telah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain soal Rp503 miliar, massa juga soroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kejelasan penggunaan APBD untuk pembenahan jalan nasional Kuala Namu, serta audit program Ibu Jelita mulai dari sumber biaya, pengadaan, hingga pertanggungjawaban.
Terkait nasib guru PPPK paruh waktu, Kadis Pendidikan Fitriyan Syukri menjelaskan pembayaran gaji disesuaikan ketentuan pembiayaan yang berlaku, termasuk pemanfaatan Dana BOS sesuai regulasi.
“Pembiayaan gaji tenaga pendidik PPPK paruh waktu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi tenaga pendidik yang telah tersertifikasi, pemenuhan haknya disesuaikan dengan persyaratan dan regulasi yang mengatur. Sementara itu, pemotongan pajak penghasilan dilakukan berdasarkan ketentuan perpajakan dengan memperhatikan golongan dan besaran penghasilan masing-masing,” jelasnya.
Sementara dugaan keracunan santri saat Hari Santri Nasional tingkat Provinsi Sumut di Deli Serdang, telah ditangani Bagian Kesra dan Dinas Kesehatan dan masih terus dipantau untuk memastikan penyebabnya.
Sempat terjadi ketegangan dalam dialog, namun situasi dapat diredam dan kondisi keamanan terkendali. Di akhir aksi, massa menyerahkan pernyataan tertulis yang diterima dan ditandatangani perwakilan Pemkab sebagai bukti penerimaan aspirasi. (HBS)
