Jakarta,portalmedan.id -|
Temuan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam inspeksi mendadak (sidak) ke rumah produksi di kawasan Kayumanis, Matraman, Jakarta Timur, bukan sekadar pelanggaran dagang. Secara ilmiah, ini adalah bentuk kejahatan terstruktur terhadap ketahanan pangan nasional.
Di lokasi itu ditemukan sekitar 600 ton beras SPHP, dan Mentan memperkirakan total beras yang terlibat dalam jaringan ini dapat mencapai ribuan ton. Beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikelola Perum Bulog adalah beras subsidi negara, yang seharusnya dijual Rp12.500 per kilogram untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Namun diduga, beras itu diolah ulang, dikemas ulang, dan dipasarkan sebagai beras premium seharga Rp17.000 per kilogram. Selisih Rp4.500 per kilogram dikali ribuan ton, menjadi keuntungan haram yang fantastis bagi pelaku.
1. KAJIAN SOSIAL: MERAMPOK HAK ORANG MISKIN
Secara sosiologis, SPHP adalah instrumen negara untuk melindungi daya beli kelompok rentan. Ketika beras subsidi dialihkan ke pasar premium, yang terjadi adalah:
– Masyarakat miskin kehilangan akses beras murah.
– Harga pasar menjadi semu, karena stok subsidi tidak sampai ke sasaran.
– Kesenjangan sosial melebar, yang kaya makan beras subsidi yang dikemas mewah, yang miskin justru kelaparan.
Inilah keji-nya. Mafia tidak merampok dengan senjata, tapi merampok lewat karung beras.
2. KAJIAN EKONOMI: DISTORSI PASAR & KERUGIAN NEGARA
Secara ekonomi, pengoplosan SPHP menciptakan distorsi pasar ganda. Negara sudah mengeluarkan anggaran subsidi dari APBN untuk menstabilkan harga, namun subsidi itu dibajak menjadi margin keuntungan privat.
Jika 1.000 ton dioplos, negara rugi subsidi, rakyat rugi daya beli, dan pelaku untung Rp4,5 miliar hanya dari selisih harga. Belum dihitung kerusakan kepercayaan publik terhadap program pangan.
3. KAJIAN HUKUM & MORAL: AMORAL DI TENGAH KRISIS PANGAN GLOBAL
Mentan Amran menegaskan kemarahan mendalam karena praktik ini amoral. Pemerintah bekerja keras menjaga ketersediaan pangan di tengah tekanan krisis pangan global, namun oknum justru memanfaatkan celah distribusi.
Secara hukum, ini bukan sekadar pelanggaran perdagangan, melainkan penyalahgunaan program sosial yang dananya dari anggaran negara untuk kepentingan publik. Karena itu Mentan menegaskan akan melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengusut seluruh jaringan termasuk penadah.
4. ANCAMAN UNTUK SUMUT, MEDAN & DELI SERDANG
Jika praktik serupa terjadi di Sumatera Utara termasuk Medan dan Deli Serdang, stabilitas harga beras lokal juga terganggu. Deli Serdang yang surplus beras 89.812 ton pun tidak kebal jika rantai distribusi SPHP tidak diawasi.
Masyarakat perlu memahami perbedaan beras SPHP dengan beras premium komersial, agar dapat mengenali dugaan penyimpangan.
REKOMENDASI ILMIAH PENINDAKAN:
– Pusat & Polri: Selesaikan penyelidikan menyeluruh, jatuhkan sanksi maksimal, tarik seluruh barang bukti.
– Lembaga Pangan Daerah Sumut: Periksa rutin distributor dan pengecer beras subsidi di Medan dan sekitarnya.
– Masyarakat: Laporkan dugaan penyimpangan ke Badan Pangan Nasional, Bulog, atau saluran pengaduan resmi dengan bukti sah.
– Penyelenggara Program: Perbaiki sistem pelacakan rantai distribusi SPHP dari gudang hingga tangan konsumen sasaran secara transparan.
PENUTUP:
Mafia beras adalah musuh rakyat yang sesungguhnya. Mereka tidak membunuh dengan pisau, tapi membunuh harapan hidup orang miskin lewat harga beras. Sidak Mentan Amran di Matraman adalah alarm keras: pengawasan distribusi beras subsidi harus diperkuat di seluruh daerah, bukan hanya di Jakarta. (HBS)
