Bupati Deli Serdang: Sertipikat Wakaf Beri Kepastian Hukum, Cegah Sengketa Rumah Ibadah

 

 

Lubuk Pakam, portalmedan.id – |

Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, menegaskan bahwa sertipikat tanah wakaf memberikan kepastian hukum bagi nazir dalam mengelola aset yang diamanahkan masyarakat.

 

Hal itu disampaikannya saat penyerahan delapan sertipikat tanah wakaf kepada nazir di Aula Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Senin (26/10/2026). Penyerahan tersebut merupakan realisasi kerja sama percepatan sertifikasi tanah wakaf oleh lima instansi di Kabupaten Deli Serdang.

 

“Harapannya, dengan percepatan ini ke depan semakin banyak rumah ibadah yang memiliki kepastian hukum dan tidak lagi menjadi objek sengketa,” ujar Bupati Asri Ludin Tambunan.

 

Delapan sertipikat yang diserahkan mencakup tanah wakaf di Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal; Desa Pasar Miring dan Desa Perbarakan, Kecamatan Pagar Merbau; Desa Juhar Baru, Kecamatan Galang; Desa Bintang Merah, Kecamatan Batang Kuis; Desa Dalu 10B, Kecamatan Tanjung Morawa; serta wilayah Ramunia, Kecamatan Beringin.

 

Tanah wakaf tersebut merupakan aset umat yang berasal dari masyarakat dan diperuntukkan bagi masjid, musala, rumah tahfiz, serta lembaga pendidikan.

 

Bupati mengapresiasi sinergi lintas instansi yang terjalin dan berharap percepatan sertifikasi terus berlanjut agar lebih banyak tanah wakaf terlindungi secara hukum.

 

Adapun lima instansi yang bersinergi dalam program percepatan ini adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Deli Serdang.

 

Penyerahan dilakukan langsung oleh Bupati Asri Ludin Tambunan bersama Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Sapta Putra, Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang, Mahyu Danil, Kepala Kantor Kementerian Agama, Saripuddin Daulay, dan Ketua Badan Wakaf Deli Serdang, Syawaluddin Nasution, kepada perwakilan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan masing-masing.

 

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Sapta Putra, menyatakan pihaknya siap memberikan bantuan dan pertimbangan hukum apabila ditemukan kendala dalam proses pendaftaran tanah wakaf, termasuk pengamanan dan pemulihan aset sesuai kewenangan.

 

“Kejaksaan siap bersinergi untuk mempercepat sertifikasi tanah wakaf, sehingga aset umat memiliki kepastian hukum dan terlindungi dari potensi sengketa,” ujar Sapta Putra.

 

Program percepatan sertifikasi tanah wakaf ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk menjaga aset umat agar tidak beralih fungsi dan memiliki kekuatan hukum yang jelas di masa depan. (HBS).

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *