Batang Kuis, portalmedan.id – Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, memberikan atensi serius terhadap kualitas data pelayanan dasar. Ia mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak asal-asalan dalam menginput data pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Pesan tegas itu disampaikan Bupati melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Deli Serdang, Zainal Abidin Hutagalung, saat membuka kegiatan Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi dan Monitoring Evaluasi (Monev) Penginputan Pencapaian Penerapan SPM Kabupaten Deli Serdang Tahun 2026 di Wing Hotel Kualanamu, Batang Kuis, Kamis (22/10/2026).
“Melalui kegiatan ini, kita diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai tata cara verifikasi, monitoring, dan evaluasi terhadap penginputan pencapaian penerapan SPM. Dengan demikian, data yang disampaikan oleh masing-masing perangkat daerah dapat dipastikan kelengkapan, keakuratan, dan kesesuaiannya dengan kondisi di lapangan, serta dapat dipertanggungjawabkan,” demikian penekanan Bupati dalam sambutannya.
Pesan ini menjadi kunci. Selama ini, banyak daerah terjebak data SPM terlihat 100% di sistem, tapi faktanya di lapangan masyarakat masih kesulitan mendapatkan pelayanan dasar.
Bupati: Data Harus Ada Buktinya, Bukan Sekadar Angka
Dalam sambutan yang dibacakan Zainal, Bupati Asri Ludin menegaskan, SPM adalah hak minimal setiap warga negara yang wajib dipenuhi negara. Meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, hingga sosial.
Karena itu, Bupati meminta setiap angka yang diinput OPD wajib didukung bukti valid dan sesuai kondisi sebenarnya.
“Marilah kita jadikan kegiatan ini sebagai sarana untuk memperbaiki kualitas data, meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mendorong peningkatan mutu pelayanan dasar bagi masyarakat Kabupaten Deli Serdang,” pesan Bupati.
Artinya, jika Dinas Pendidikan mengklaim SPM pendidikan 98%, maka harus ada bukti jumlah guru, ruang kelas, dan anak yang benar-benar sekolah di Lubuk Pakam hingga Pantai Labu. Jika Dinas Kesehatan klaim layanan kesehatan dasar terpenuhi, harus ada bukti Puskesmas dan Posyandu benar-benar melayani, bukan cuma laporan.
Dasar Hukum Jelas, Bukan Kegiatan Seremonial
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, *Adi Winarto*, menjelaskan kegiatan ini bukan sekadar kumpul-kumpul. Landasannya kuat:
– UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
– PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
– Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM
Penerapan SPM sendiri mencakup 5 tahapan berantai: Pengumpulan data – Penghitungan kebutuhan pelayanan dasar – Penyusunan rencana pemenuhan – Pelaksanaan pemenuhan – Pelaporan pencapaian.
Jika di hulu datanya sudah salah input, maka di hilir kebijakan Bupati untuk mewujudkan Deli Serdang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera juga akan salah sasaran.
Kegiatan ini diikuti perwakilan OPD terkait se-Pemkab Deli Serdang. Tujuannya satu: Pelayanan dasar untuk warga Deli Serdang tidak boleh lagi berdasarkan perkiraan, tapi harus berdasarkan data yang jujur dan bisa dipertanggungjawabkan. (HBS).
