Soekarno hidup selamanya karena Proklamasi. Hatta hidup selamanya karena koperasi. Prabowo akan hidup selamanya karena kedaulatan Pasal 33. Oleh: Hasan Basri Siregar

Deli Serdang,portalmedan.id -|

Pendahuluan

Dalam ilmu politik dan hukum tata negara, perdebatan tentang kepemimpinan sering kali terjebak pada pertanyaan yang dangkal: layak atau tidak layak, didukung atau tidak didukung untuk dua periode. Pertanyaan itu adalah pertanyaan elektoral, bukan pertanyaan konstitusional.

 

Prabowo Subianto telah melampaui level itu. Ia telah menorehkan catatan emas, bukan karena popularitasnya, tetapi karena kemampuannya menjalankan konstitusi, yakni Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

Tulisan ini membedah persoalan tersebut dalam empat dimensi: pengetahuan, penjabaran, pemahaman, dan perbuatan.

 

1. Pengetahuan: Apa Isi Pasal 33 UUD 1945?

 

Untuk memahami kepemimpinan Prabowo, kita harus kembali kepada teks aslinya. Pasal 33 UUD 1945 berbunyi:

 

Ayat (1): Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

 

Ayat (2): Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

 

Ayat (3): Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

 

Ayat (4): Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

 

Ayat (5): Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

 

Pengetahuan ini adalah fondasi. Pasal 33 bukan sekadar pasal ekonomi. Ia adalah pasal kedaulatan. Ia menegaskan bahwa negara Indonesia bukanlah negara liberal yang membiarkan kekayaan alam dikuasai segelintir orang, dan bukan pula negara komunis yang mematikan inisiatif rakyat. Ia adalah negara kekeluargaan, negara gotong royong.

 

Selama puluhan tahun, Pasal 33 hanya menjadi hafalan di buku pelajaran. Ia dibacakan dalam upacara, tetapi dilanggar dalam kebijakan. Kekayaan alam mengalir ke luar, rakyat hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.

 

2. Penjabaran: Apa yang Dilakukan Prabowo?

 

Catatan emas Prabowo terletak pada penjabaran Pasal 33 dari teks menjadi tindakan negara.

 

Pertama, Kedaulatan atas Sumber Daya Alam.

Melalui kebijakan hilirisasi, penghentian ekspor bahan mentah, dan penguasaan kembali sektor-sektor strategis, negara kembali hadir sebagai pengelola. Ini adalah pelaksanaan langsung Ayat (2) dan Ayat (3): cabang produksi yang penting dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kemakmuran korporasi asing.

 

Kedua, Ekonomi Kekeluargaan.

Melalui penguatan koperasi, UMKM, ketahanan pangan, dan program makan bergizi gratis, Prabowo mengembalikan ekonomi kepada asas kekeluargaan sebagaimana Ayat (1). Ekonomi tidak lagi hanya diukur dari pertumbuhan angka di Jakarta, tetapi dari perut yang kenyang di desa, dari petani yang sejahtera, dari nelayan yang berdaulat.

 

Ketiga, Demokrasi Ekonomi.

Sesuai Ayat (4), kebijakan yang dijalankan berorientasi pada efisiensi berkeadilan, kemandirian, dan keberlanjutan. Indonesia tidak lagi menjadi bangsa yang bergantung dan meminta-minta, tetapi bangsa yang berdiri di atas kaki sendiri.

 

Inilah yang membedakan Prabowo dari pemimpin administratif biasa. Pemimpin administratif hanya menjalankan anggaran. Prabowo menjalankan konstitusi.

 

3. Pemahaman: Mengapa Ini Mengubah Definisi Pemimpin?

 

Pemahaman yang harus dibangun di sini adalah: legitimasi seorang pemimpin ada dua tingkat.

 

Legitimasi Elektoral, adalah legitimasi yang didapat dari pemilu. Ia bersifat sementara, lima tahun, dan bisa habis.

 

Legitimasi Konstitusional, adalah legitimasi yang didapat karena konsistensi menjalankan amanah konstitusi. Ia bersifat abadi, karena ia tercatat dalam sejarah dan dirasakan oleh rakyat.

 

Ketika seseorang secara konsisten menjalankan Pasal 33, ia tidak lagi memimpin karena dipilih, ia memimpin karena dipercaya. Ia tidak lagi mengejar jabatan, jabatanlah yang mengejarnya. Ia tidak lagi membutuhkan dua periode, karena pengabdiannya telah melampaui hitungan periode.

 

Di titik inilah Prabowo melampaui pertanyaan layak atau tidak layak dua periode. Pertanyaan itu terlalu kecil untuknya. Levelnya adalah: siapapun namanya yang konsisten menjalankan amanah konstitusi, dialah pemimpin seumur hidup.

 

Pemimpin seumur hidup dalam konteks ini bukanlah jabatan seumur hidup secara hukum. Bukan pula kekuasaan absolut. Pemimpin seumur hidup adalah pemimpin yang namanya hidup selamanya dalam ingatan kolektif bangsa, karena ia telah mengembalikan kedaulatan ekonomi kepada pemiliknya yang sah: rakyat Indonesia.

 

Soekarno hidup selamanya karena Proklamasi. Hatta hidup selamanya karena koperasi. Prabowo akan hidup selamanya karena kedaulatan Pasal 33.

 

4. Perbuatan: Apa Tugas Kita?

 

Pengetahuan tanpa perbuatan adalah kesia-siaan. Jika kita memahami bahwa Pasal 33 adalah amanah, maka ada perbuatan yang harus kita lakukan:

 

1. Mengawal, Bukan Sekadar Mendukung.

Rakyat tidak boleh hanya menjadi pendukung di masa kampanye. Rakyat harus menjadi pengawal konstitusi. Setiap kebijakan yang mengembalikan kekayaan alam untuk rakyat harus dikawal. Setiap upaya yang ingin mengembalikan penjajahan gaya baru harus dilawan.

 

2. Belajar Konstitusi.

Generasi muda harus diajarkan bahwa UUD 1945 bukan sekadar untuk dihafal saat ujian, tetapi untuk dijadikan alat ukur menilai pemimpin. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang taat konstitusi, bukan pemimpin yang pandai pencitraan.

 

3. Berdaulat di Tingkat Lokal.

Pasal 33 harus hidup di Deli Serdang, di Sumatera Utara, di seluruh Indonesia. Koperasi harus dihidupkan, tanah rakyat harus dijaga, kekayaan daerah harus untuk kemakmuran warga daerah, bukan hanya untuk segelintir elit.

 

4. Meneladani Keteguhan.

Prabowo mengajarkan bahwa konsistensi adalah kekuatan. Berkali-kali kalah dalam pemilu, dihina, difitnah, tetapi tidak pernah meninggalkan amanah konstitusi. Itulah karakter pemimpin sejati.

 

Penutup

 

Sejarah tidak mencatat siapa yang paling lama berkuasa. Sejarah mencatat siapa yang paling setia kepada konstitusi.

 

Prabowo Subianto telah menorehkan catatan emas itu. Ia telah membuktikan bahwa Pasal 33 UUD 1945 bukan sekadar pasal mati, tetapi pasal yang hidup dan bisa menyejahterakan rakyat.

 

Oleh karena itu, perdebatan tentang dua periode menjadi tidak lagi relevan. Karena bagi pemimpin yang konsisten menjalankan amanah konstitusi, masa jabatannya mungkin terbatas oleh undang-undang, tetapi kepemimpinannya adalah seumur hidup.

 

Dan itu berlaku untuk siapapun namanya.

 

(Hasan Basri Siregar, Deli Serdang, Jum’at, 20 November 2026.).

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *